Pertumbuhan Ekonomi dan Ujian Kesejahteraan Petani

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen. Pada tahun yang sama, pendapatan per kapita Indonesia untuk pertama kalinya melampaui 5.000 dollar AS.

Secara statistik, ini merupakan tonggak penting karena menandai posisi Indonesia yang semakin kokoh di kelompok negara berpendapatan menengah.

Namun, sejarah ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan makro tidak selalu identik dengan kemajuan sosial.

Banyak negara mampu tumbuh secara ekonomi, tetapi masih menghadapi ketimpangan, kerentanan tenaga kerja, dan stagnasi kesejahteraan di sektor-sektor dasar.

Di Indonesia, salah satu sektor yang paling tepat untuk membaca kualitas pertumbuhan ekonomi adalah pertanian.

Bukan hanya karena sektor ini menyediakan pangan, tetapi karena jutaan keluarga menggantungkan hidupnya pada lahan, musim, dan harga hasil panen yang sering kali berada di luar kendali mereka.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan petani bukan sekadar isu ekonomi, melainkan ukuran moral dan struktural dari keberhasilan pembangunan nasional.

Sektor pertanian, khususnya beras, tetap menjadi fondasi stabilitas sosial-ekonomi Indonesia. Beras memiliki posisi unik, bukan sekadar komoditas, melainkan komponen utama inflasi pangan, indikator daya beli, sekaligus penentu stabilitas politik di banyak negara berkembang.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2024 luas panen padi sekitar 10,05 juta hektar dengan produksi padi 53,14 juta ton gabah kering giling.

Pada 2025, produksi beras diperkirakan meningkat menjadi sekitar 34,71 juta ton dengan luas panen mencapai 11,33 juta hektar.

Baca juga: Kemiskinan yang Tersembunyi

Pemulihan ini memberikan sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional. Namun, pemulihan produksi tidak otomatis berarti perbaikan kesejahteraan petani.

Produksi adalah indikator kuantitas, sementara kesejahteraan ditentukan oleh struktur biaya, harga, akses pasar, dan stabilitas pendapatan.

Tekanan iklim juga menunjukkan bahwa sistem produksi pangan nasional masih rentan. Dampak El Nino pada 2023–2024, yang menekan produksi padi mengingatkan bahwa pertanian Indonesia masih sangat bergantung pada faktor alam, sementara sistem adaptasi iklim belum sepenuhnya kuat.

Dalam situasi seperti ini, klaim swasembada pangan perlu dimaknai secara lebih substantif. Swasembada bukan hanya soal volume produksi, tetapi tentang keberlanjutan produksi dan keberlanjutan kesejahteraan petani.

Indikator yang sering digunakan untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Sepanjang 2025, NTP nasional berada di kisaran di atas 115, yang secara statistik menunjukkan kondisi relatif positif. Namun, angka agregat tidak selalu mencerminkan realitas di tingkat mikro.

Di banyak wilayah, kenaikan biaya pupuk, tenaga kerja, dan transportasi mengurangi margin keuntungan petani.

Skala usaha yang kecil dan fragmentasi kepemilikan lahan membuat produktivitas per rumah tangga tetap terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, peningkatan produksi nasional sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga petani.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemiskinan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan nasional memang terus menurun, tapi kesenjangan antara desa dan kota masih nyata.

Pada September 2025, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sekitar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang.

Yang perlu diperhatikan, kemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan berada di kisaran 10,72 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 6,60 persen.

Perbedaan ini menunjukkan beban kemiskinan masih bertumpu pada wilayah desa, dan secara struktural banyak rumah tangga miskin bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal yang terkait dengannya.

Baca juga: Data dan Nyawa di Jaminan Kesehatan

Data sebelumnya pada Maret 2025 juga memperlihatkan pola yang sama, di mana tingkat kemiskinan desa berada di atas 11 persen, jauh lebih tinggi dibanding kota yang sekitar 6-7 persen.

Kondisi ini memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan di sektor primer dan wilayah perdesaan.

Pertanian masih menjadi ruang hidup bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, sementara produktivitas dan nilai tambah di sektor ini meningkat lebih lambat dibanding sektor industri dan jasa.

Lebih jauh lagi, struktur kemiskinan di desa tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan infrastruktur.

Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga petani berada pada kondisi yang oleh para ekonom disebut sebagai near poor atau rentan miskin, yakni kelompok yang tidak tercatat miskin secara statistik, tetapi sangat mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan ketika terjadi gagal panen, kenaikan harga input, atau gangguan iklim.

Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, fakta bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi di desa dan sektor pertanian menunjukkan bahwa agenda pembangunan tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

Tanpa transformasi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan, kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota berpotensi terus bertahan, bahkan ketika indikator makroekonomi menunjukkan kemajuan.

Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Indonesia memang relatif stabil di kisaran 5 persen.

Namun, angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Di desa, banyak tenaga kerja terserap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah. Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi sebagian besar bersifat subsisten.

Tantangan utama bukan sekadar menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak secara ekonomi.

Transformasi Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Mengapa kesejahteraan petani sulit meningkat secepat indikator makro? Jawabannya terletak pada persoalan struktural yang telah berlangsung lama.

Alih fungsi lahan dan fragmentasi kepemilikan membuat skala usaha tani semakin kecil. Risiko iklim meningkatkan ketidakpastian produksi. Kehilangan pascapanen dan lemahnya rantai nilai mengurangi nilai tambah yang diterima petani.

Baca juga: Jebakan “Epstein” di Panggung Politik

Selain itu, kebijakan pertanian sering kali masih berfokus pada pendekatan jangka pendek, seperti subsidi input, yang penting tetapi belum cukup untuk membangun produktivitas jangka panjang.

Modernisasi irigasi, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan petani masih berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan di lapangan.

Pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya memberikan peluang untuk mempercepat transformasi pertanian. Ketika kapasitas fiskal meningkat dan investasi bertambah, ruang untuk memperkuat sektor pangan juga semakin terbuka.

Transformasi pertanian tidak selalu membutuhkan kebijakan spektakuler, tetapi membutuhkan konsistensi pada hal-hal mendasar: pengelolaan air, teknologi tepat guna, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, dan perbaikan rantai distribusi.

Yang sering dilupakan adalah bahwa pertanian bukan sekadar sistem produksi, melainkan sistem sosial.

Ia berkaitan dengan struktur desa, budaya kerja, relasi keluarga, dan keberlanjutan komunitas. Ketika pertanian melemah, desa ikut melemah. Ketika desa melemah, ketahanan sosial bangsa ikut tergerus.

Di sinilah pentingnya melihat pertumbuhan ekonomi secara lebih utuh. Pertumbuhan yang berkualitas bukan hanya yang tinggi, tetapi mampu memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada sektor modern tanpa memperkuat sektor dasar berisiko menciptakan dualisme ekonomi yang semakin tajam di mana kota tumbuh cepat, desa berjalan lambat.

Jika kondisi ini berlangsung lama, maka ketimpangan bukan hanya terjadi dalam pendapatan, tetapi juga dalam kesempatan hidup.

Swasembada pangan yang sejati tidak berhenti pada kemampuan memproduksi beras. Swasembada yang sejati adalah ketika petani memiliki pendapatan yang stabil, akses teknologi memadai, dan kepastian masa depan bagi generasi berikutnya.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun ekonomi yang kuat selalu memulai dari fondasi pedesaan yang kuat.

Pertanian yang produktif bukan hanya menyediakan pangan, tetapi juga menciptakan permintaan domestik, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi bantalan ekonomi ketika krisis terjadi.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mencapai hal itu, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan pengalaman panjang dalam pembangunan pertanian.

Tantangan yang tersisa adalah konsistensi kebijakan dan keberanian untuk melihat pertanian sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar sektor penyangga.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada besarnya angka pertumbuhan ekonomi atau tingginya pendapatan per kapita, tetapi pada seberapa jauh kemajuan itu dirasakan oleh mereka yang berada di lapisan paling dasar ekonomi.

Ketika petani merasa aman terhadap masa depan usahanya, ketika desa tetap hidup dan produktif, dan ketika pangan tersedia dengan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, maka pertumbuhan ekonomi benar-benar memiliki makna.

Dan mungkin, di situlah makna kemajuan yang paling dalam bahwa pembangunan tidak hanya memperbesar ekonomi, tetapi juga memperkuat kehidupan.

Tag:  #pertumbuhan #ekonomi #ujian #kesejahteraan #petani