KPK OTT Pejabat Pajak-Bea Cukai, Purbaya Sebut Shock Therapy, Dirjen Pajak Sudah Tahu

- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut atau shock therapy bagi jajaran Kementerian Keuangan.

Purbaya menyampaikan hal tersebut menanggapi OTT yang dilakukan KPK di Banjarmasin, Lampung, serta kabar penindakan serupa di Jakarta.

Menurutnya, langkah penegakan hukum ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan integritas aparatur negara di sektor penerimaan.

“Ini mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Purbaya Akui Tak Bisa Sembarangan Pecat Pegawai DJP, Rotasi Jadi Opsi

Meski demikian, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ia memastikan kementeriannya tidak akan meninggalkan pegawai yang tengah menghadapi proses hukum.

Pendampingan hukum tetap diberikan, namun tidak dalam bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.

“Kalau memang ada orang pajak atau bea cukai yang bermasalah, ya ditindak secara hukum sesuai aturan. Tapi saya tidak akan melepaskan anak buah sendirian. Akan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan, tanpa intervensi,” ujarnya.

Terkait identitas dan jabatan pihak-pihak yang diamankan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara perinci.

Ia menyebut baru mengikuti rapat sepanjang hari dan masih menunggu perkembangan resmi dari KPK.

Menurut Purbaya, OTT tersebut tidak membuat institusi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai terpukul.

Sebaliknya, ia melihat penindakan ini sebagai pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh.

Bahkan, kata dia, sejumlah indikasi pelanggaran di lingkungan Bea Cukai telah terdeteksi sejak sebelumnya.

Purbaya juga menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika terbukti ada pejabat struktural yang terlibat.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Thamrin Nine Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).

Sanksi

Opsi sanksi mulai dari penonaktifan sementara, penempatan di posisi nonaktif di pusat, hingga pemberhentian permanen akan ditempuh sesuai tingkat pelanggaran. “Kalau terbukti salah, ya bisa diberhentikan,” kata dia.

Purbaya menyebut tidak bisa sembarangan untuk memecat para pegawainya.

Dengan demikian, ada opsi rotasi yang dia pilih untuk memberi efek jera.

Purbaya bakal merotasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat pekan ini. Jumlah yang akan dirotasi mencapai 50 pegawai.

"Mungkin angka yang masuk 50 sekarang, 50 dulu deh. Nanti abis itu ada susulannya di bawahnya," kata Purbaya kepada awak media ketika ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (4/2/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sudah mengetahui hal tersebut dan mengaku telah berkoordinasi dengan penegak hukum sebelumnya.

"Sudah, kita kerja sama kok," katanya di kompleks parlemen.

Di sisi lain Bimo memastikan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

OTT KPK

KPK sebelumnya membenarkan telah melakukan OTT terhadap pegawai DJP di Banjarmasin.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan operasi tersebut memang dilakukan, namun belum mengungkap secara detail jenis perkara, jumlah pihak yang diamankan, maupun barang bukti yang disita. “Ya benar,” kata Fitroh singkat melalui pesan tertulis.

Hingga kini, KPK masih mendalami kasus tersebut.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas dan tata kelola di sektor penerimaan negara, seiring upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.

Baca juga: KPK OTT soal Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Ya Biar Aja...

Tag:  #pejabat #pajak #cukai #purbaya #sebut #shock #therapy #dirjen #pajak #sudah #tahu