Ambisi Pendukung Kripto Bangun Dunia Cyber City di Zanzibar

- Di dekat ujung Semenanjung Fumba, sebidang daratan yang menjorok dari pesisir barat Pulau Zanzibar, garis-garis tak kasat mata membatasi sebuah petak lahan seluas 71 hektar.

Saat ini kawasan tersebut tak berisi apa pun selain tanah kosong dan vegetasi liar.

Namun pada awal Juli lalu, ketika Florian Fournier memandu sekelompok kecil pengusaha teknologi melintasi area tersebut, ia mengatakan bahwa lahan itu akan berubah menjadi sebuah Cyber City.

Fournier, warga negara Prancis yang lahir dan besar di Prancis, merupakan pendiri bersama OurWorld, sebuah perusahaan pembangun usaha teknologi yang bermarkas di Mauritius.

Perusahaannya bekerja sama dengan pemerintah Zanzibar untuk mengembangkan dan mengelola sebuah zona ekonomi khusus bernama Dunia Cyber City, yang ditujukan untuk menarik pekerja dan pelaku usaha teknologi ke wilayah semi-otonom Tanzania tersebut.

“Mereka ingin menjadikannya bagi Afrika Timur seperti Singapura bagi Asia Tenggara,” ujar Fournier dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Senin (12/1/2026).

Desa digital ini direncanakan dapat menampung sekitar 5.000-7.000 orang.

Namun banyak “penduduk” kota tersebut tidak akan tinggal secara fisik di sana.

Bagi para digital nomad dari berbagai penjuru dunia yang hidup berpindah-pindah, Dunia Cyber City akan berfungsi sebagai e-residence, tempat untuk mengeklaim domisili, mengelola kewajiban di berbagai rezim pajak, serta menemukan kesamaan nilai dalam konsep “kedaulatan teknologi” yang mengutamakan platform open-source dibandingkan platform yang dikelola perusahaan teknologi raksasa.

Dunia Cyber City merupakan salah satu dari sejumlah proyek yang terinspirasi oleh konsep “network state”. Gerakan ini didukung oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Silicon Valley dan melahirkan beragam visi tentang technotopia masa depan.

Namun ada satu benang merah yang mengikat semuanya: mata uang kripto.

Istilah “network state” berasal dari sebuah buku terbit tahun 2022 karya pengusaha kripto Balaji Srinivasan.

Dalam bukunya, Srinivasan mengusulkan agar komunitas daring yang memiliki kesamaan ideologi, seperti vegan, pencinta anjing pitbull, atau penggemar Bitcoin, dan tidak puas dengan kebijakan negara tempat mereka tinggal, membebaskan diri dan membangun masyarakat serta institusi alternatif.

Dalam jangka panjang, komunitas ini diharapkan memiliki basis wilayah fisik yang dibeli di berbagai belahan dunia dan mengupayakan pengakuan diplomatik setara negara berdaulat.

Srinivasan secara terbuka pernah menyerukan pembentukan “Gray Tribe” yang terdiri dari pengusaha dan inovator untuk mengambil alih San Francisco dari “Blue Tribe” yang liberal, salah satunya dengan membangun aliansi dengan kepolisian setempat.

Namun dalam bukunya, ia tidak secara perinci menentukan fokus spesifik dari sebuah network state, selain gagasan bahwa entitas tersebut harus menggunakan kripto untuk sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan pada bank sentral negara.

Gagasan ini mendapat sambutan di kalangan industri teknologi yang berpaham libertarian dan telah lama ingin melepaskan diri dari cengkeraman regulasi pemerintah.

Para pendukung network state kerap membayangkan entitas ini sebagai sandbox regulasi, tempat aturan dirancang untuk mendorong eksperimen teknologi tanpa hambatan.

Zona ekonomi khusus dengan pajak rendah dan regulasi ramah bisnis sejatinya telah ada selama puluhan tahun, dari China hingga Amerika Latin.

Namun yang membedakan network state adalah ambisinya untuk menarik calon warga, bukan sekadar perusahaan atau fasilitas industri, guna membangun komunitas orang-orang yang memiliki nilai dan pandangan serupa.

Srinivasan sendiri melakukan hal tersebut melalui Network School, sebuah program yang ia jalankan di sebuah zona ekonomi khusus di Malaysia.

Program ini menyasar komunitas yang optimistis terhadap teknologi dan sadar kesehatan.

Para pesertanya disuguhi makanan yang terinspirasi dari pola makan influencer umur panjang Bryan Johnson, serta diberi imbalan “Burn NFT” setelah menyelesaikan kelas kebugaran.

Kritik terhadap gagasan network state pun bermunculan.

Harry Halpin, peneliti sistem sosio-teknis di Vrije Universiteit Brussel, Belgia, sekaligus pendiri startup privasi Nym, menilai ide tersebut sebagai reaksi atas meningkatnya persepsi bahwa pemerintahan tradisional tidak lagi berfungsi secara efektif.

“Mereka melihat negara-bangsa seperti sebuah sistem operasi layaknya Windows atau Linux, dan ingin keluar dari sistem itu untuk membangun alternatif yang lebih baik,” kata Halpin.

“Masalahnya, banyak orang yang terlibat dalam gerakan network state tidak memiliki latar belakang politik. Ini bisa menjadi keuntungan karena mereka tidak akan mengulangi kesalahan berabad-abad lalu, tetapi juga bisa menjadi kerugian karena mereka mungkin tanpa sadar justru mengulang kesalahan tersebut,” paparnya.

Fournier, mantan karyawan Apple yang kemudian merasa khawatir terhadap dominasi monopoli teknologi, mengaku buku Srinivasan sangat relevan dengan visinya.

“Saya seperti berkata, wow, ini persis seperti apa yang kami lakukan,” ujarnya. “Itulah saat saya menghubunginya.”

Srinivasan kemudian berinvestasi di ThreeFold, proyek komputasi terdesentralisasi milik OurWorld, dan mengundang Fournier untuk berbicara dalam konferensi tahunan Network State pada 2024.

Cyber City milik Fournier, yang ditetapkan sebagai bagian fisik dari Digital Free Zone berdasarkan hukum Zanzibar, akan menawarkan tanpa pajak capital gain maupun pajak kekayaan.

Pajak penghasilan ditetapkan 5 persen bagi penduduk pajak jarak jauh, 15 persen bagi penduduk fisik, serta pembebasan pajak penuh bagi perusahaan selama 10 tahun pertama.

Pajak yang dibayarkan penduduk akan masuk ke kas pemerintah Zanzibar, sementara pendapatan dari penjualan properti akan diinvestasikan kembali ke startup lokal.

Otoritas OurWorld untuk mengelola dan mengatur kota ini, melalui usaha patungan dengan badan telekomunikasi milik negara ZICTIA, disetujui Presiden Zanzibar pada November 2024.

Bagi Fournier dan rekan pendirinya, Kristof De Spiegeleer, persetujuan tersebut menjadi puncak dari upaya bertahun-tahun untuk meyakinkan pemerintah Zanzibar membangun kerangka Digital Free Zones, yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada awal 2024 sebagai bagian dari strategi menjadikan kawasan tersebut pusat teknologi.

“Saya mengatakan, ‘Bagaimana jika kami membawa jutaan manusia digital, bukan fisik, ke pulau Anda?’” kenang De Spiegeleer saat menceritakan pertemuannya dengan pejabat Zanzibar pada 2022.

Gagasan awal berupa registri virtual kemudian berkembang menjadi sebuah desa fisik yang berpusat pada pusat data berbasis teknologi ThreeFold.

Saat ini, terdapat sekitar 100 e-resident dan 30 perusahaan yang mengeklaim residensi digital di kota tersebut, meski pemasaran baru dimulai awal Januari.

De Spiegeleer mengatakan ia ingin membangun kota dengan nilai komersial Rp 15 triliun, hampir 15 kali lipat dari nilai lahan awal sebesar Rp 70 miliar, dalam dua tahun.

Pemerintah memberikan akses lahan selama 30 tahun, yang harus diperpanjang untuk kelanjutan operasional.

Pendanaan pembangunan kota dihimpun dari perusahaan, investor properti, dan calon penghuni.

Kepemilikan lahan atau properti akan diterbitkan dalam bentuk token digital mirip NFT, yang dapat diperdagangkan di pasar kripto dan nilainya akan naik atau turun seiring keberhasilan ekonomi Dunia Cyber City.

ZICTIA menyatakan kota ini “dapat menjadi pelopor inovasi atau penemuan teknologi” dan memprioritaskan “model perlindungan sosial, budaya, dan lingkungan alam Zanzibar”.

Sementara bentuk pemerintahan lokal Dunia masih dibahas, dengan sistem kooperatif sebagai kandidat kuat, kerangka administrasi digitalnya telah siap.

Layanan utama akan diotomatisasi melalui perangkat lunak yang dikembangkan bersama perusahaan Tools for the Commons.

“Itu adalah satu set lengkap regulasi dan perangkat lunak untuk mengelola zona ekonomi digital,” ucap pendiri Tools for the Commons, Hugo Mathecowitsch.

“Ini mencakup penyelesaian sengketa dagang, pembayaran, manajemen perusahaan, pajak, faktur, dan sebagainya.”

Perkara pidana tetap menjadi kewenangan penuh otoritas Zanzibar.

Sejak 2022, berbagai proyek yang mengeklaim dekat dengan konsep network state bermunculan dengan pendekatan berbeda-beda.

Sebagian besar tidak berniat memisahkan diri dari negara tuan rumah, termasuk proyek OurWorld.

“Proyek ini memiliki banyak manfaat dan tujuan yang serupa, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa ini sepenuhnya menerjemahkan konsep network state secara satu banding satu,” kata De Spiegeleer.

Eksperimen ini menandai bab baru dalam persilangan teknologi, tata kelola, dan pembangunan wilayah, dan masih akan diuji apakah akan berkembang menjadi kota digital sesungguhnya atau sekadar laboratorium sosial berbasis teknologi.

Tag:  #ambisi #pendukung #kripto #bangun #dunia #cyber #city #zanzibar