Bertahan Hidup, Kelas Menengah Butuh Pekerjaan Layak hingga Perumahan

Masyarakat kelas menengah di kota besar, terutama Jakarta dianggap tengah mengalami fenomena middle class squeeze.

Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan kondisi kelas menengah yang mengalami stagnansi pertumbuhan pendapatannya, sehingga membuat mereka sulit menaikkan taraf hidupnya. 

Kelas menengah dapat digambarkan berada dalam posisi terhimpit antara kelompok miskin dan kaya.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, fenomena middle class squeeze yang terjadi belakangan terjadi karena pemerintah kurang menaruh perhatian pada kelas menengah.

"Kelas menengah yang kontribusinya lebih dari 68 persen terhadap total konsumsi rumah tangga dianggap bukan bagian penting motor ekonomi," ungkap dia.

Bhima menjelaskan, kebijakan pemerintah banyak memberi subsidi ke orang miskin, dan insentif kemudahan investasi bagi orang kaya.

Dengan demikian, kelas menengah jadi berada di tengah atau terjepit (squeeze).

"Alhasil banyak yang turun kelas ke rentan miskin," ucap dia.

Kelas menengah tak butuh bansos, tetapi...

Meskipun berada dalam kondisi demikian, ekonom sekaligus Profesor Ekonomi Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf berpandangan, kelas menengah tidak perlu bansos khusus. 

Adapun, kelas menengah lebih perlu pekerjaan yang layak yang sekarang kurang cukup tersedia.

DOK. Humas MNP Ilustrasi pekerjaan dalam industri teknologi kreatif.

Untuk itu, ia bilang, pemerintah perlu melakukan percepatan peningkatan efisiensi ekonomi melalui deregulasi dan perbaikan institusi agar investasi dan bisnis yang memerlukan pekerjaan dari kelompok dengan kemampuan (skill) tinggi seperti kelas menengah tercipta lebih banyak.

Beberapa hal yang perlu segera dilakukan selain deregulasi adalah kepastian hukum dan memfasilitasi investor agar bisa menciptakan pekerjaan berkualitas.

Ia berpendapat, kelas menengah tidak memerlukan stimulus khusus. 

Keperluan kelas menengah adalah fasilitas publik yang lebih baik seperti transportasi yang lebih murah, lebih singkat, nyaman, hingga udara yang lebih bersih agar biaya kesehatan berkurang.

Selain itu, Arief menyebut, kelas menengah yang punya talenta juga perlu diberi ruang meritokratik agar bisa berkarya lebih baik.

Posisi-posisi pekerjaan di BUMN hingga Danantara misalnya perlu dipastikan dibuka secara meritokratik dan transparan.

"Selain ini akan membuat best talent for the position juga akan membuat kelas menengah lebih punya trust terhadap negara," ucap dia.

Upah rata-rata belum naik

Arief menjelaskan, salah satu penyebab dari fenomena ini adalah karena upah riil yang cenderung stagnan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menjelaskan, upah minimum setiap tahun pada dasarnya cenderung naik.

SHUTTERSTOCK/ANDREY_POPOV Ilustrasi gaji. Ilustrasi upah minimum.

"Sayangnya upah rata-rata belum tentu ikut naik dan sangat mungkin kenaikan upah minimum yang berlebihan punya andil memperlambat kenaikan upah rata-rata karena upah rata-rata ditentukan bukan oleh regulasi, tetapi oleh hukum supply demand," jelas dia.

Menurut dia, kalau permintaan (demand) atau penciptaan lapangan kerja berkurang, sedangkan supply tenaga kerja bertambah, upah akan berkurang atau melambat.

Adapun pengurangan lapangan kerja bisa saja terjadi karena upah minimum yang terlalu tinggi.

Selanjutnya, Arief bilang, data ketenagakerjaan terkhir menunjukkan sebagian besar pekerjaan tercipta di sektor berupah rendah.

Khusus di Jakarta, indikator yang lebih relevan adalah dengan melihat angka pengangguran terbuka yang mengalami penurunan.

Sementara itu, pengangguran yang berpendidikan tinggi malah meningkat atau dari 8 persen menjad 12 persen pada 2025.

Karena tingkat pendidikan Jakarta sangat tinggi, maka sangat mungkin fenomena tersebut terjadi di Jakarta.

Melemahnya penciptaan lapangan kerja untuk pekerja berpendidikan tinggi tentunya akan terefleksikan oleh pelemahan upah equilibrium berdasarkan hukum permintaan penawaran.

Jumlah kelas menengah Indonesia turun

Berdasarkan kriteria yang dipakai Bank Dunia, kelas menengah Indonesia mencakup 17 persen penduduk terkaya di Indonesia pada tahun 2024.

Adapun, mayoritas orang Indonesia berada dalam kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class sebanyak 49 persen.

Menurut Arief, saat ini sangat mungkin posisi penduduk Jakarta mendominasi kelas menengah Indonesia atau 17 persen terkaya. 

HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang, Selasa (27/2/2024). Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.

Studi Bank Dunia tersebut memang menunjukkan sebagian besar kelas menengah di Indonesia didominasi mereka yang tinggal di Jabodetabek. 

Sementara itu, kelas penduduk rentan miskin juga mengalami penurunan kesejahteraan.

Kelas ini memang menurun jumlah dan proporsinya selama 5 tahun terakhir yang mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan.

"Cuma, jangan lupa kelompok rentan miskin juga mengalami penurunan kesejahteraan dan porsinya meningkat pada periode yang sama," ungkap dia.

Pemerintah harus jaga daya beli masyarakat

Pemerintah dalam kaitannya dengan fenomena ini perlu menjaga daya beli masyarakat. 

Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjabarkan, secara khusus, pemerintah harus mampu memastikan ketersediaan stok bahan pokok di Jakarta yang dikenal sebagai kota konsumen bahan pokok.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah penghasil di berbagai wilayah.

"Harga bahan pokok stabil akan membantu daya beli warga Jakarta," ujar Eko.

Seiring dengan itu, akselerasi investasi di Jakarta perlu dilakukan, termasuk upaya mendorong sektor jasa-jasa produktif seperti pariwisata hingga Meeting, Incentive, Conference, and Exibitions (MICE), kuliner, dan jasa keuangan.

Menurut Eko, insentif terbaik untuk Jakarta adalah kemudahan bisnis yang bisa bersaing dengan kota-kota di Asia. Iklim bisnis yang berkembang akan mendongkrak kesejahteraan warganya.

"Anggaran Jakarta saya rasa cukup untuk membenahi Jakarta menjadi pusat bisnis dan keuangan ke depan, bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Seoul," ucap dia.

KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Kondisi middle income trap adalah saat upah pekerja semakin tinggi dan menciptakan semakin banyak kelas menengah sehingga disebut jebakan pendapatan kelas menengah.

Serupa, Bhima berpendapat, yang perlu dilakukan pemerintah adalah intervensi pada pengeluaran non makanan misalnya subsidi perumahan atau rumah susun yang lebih besar.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menambah koneksi transportasi berbiaya rendah antar kota penyangga Jakarta.

Terakhir, akses terhadap Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) perlu diperluas ke desil 5 dan 6 kelompok pengeluaran.

Biaya hidup di Jakarta mahal

Di balik stagnannya daya beli masyarakat tersebut, biaya hidup khususnya di Jakarta memang bisa dibilang mahal.

Eko berpendapat saat ini cara umum, biaya hidup di Jakarta sendiri relatif tinggi.

"Secara umum biaya hidup di Jakarta cukup tinggi," ungkap dia.

Sementara itu, Bhima berpandangan, di Jakarta tekanan naiknya biaya hidup tercermin dari inflasi makanan minuman mencapai 3,94 persen pada November 2025 dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu, inflasi perumahan, air, listrik tembus 3,21 persen.

"Hidup di Jakarta makin berat buat kelas menengah," ujar dia.

Biaya hidup di Jakarta menurut Mercer’s global Cost of Living City Ranking 2024, menduduki peringkat kelima termahal di antar negara ASEAN.

Perhitungan itu sudah mempertimbangkan PPP (Paritas Daya Beli). Adapun, posisi teratas dihuni oleh Singapura, Phnom Penh, Bangkok, dan Manila. 

Sementara itu, Arief mengungkapkan, terdapat beberapa laporan yang menyebut bahwa kota Jakarta termasuk salah satu kota termahal di Asia Tenggara.

"Kalau salah satu tentunya iya, yang jelas di Indonesia tentunya salah satu kota termahal, tapi perlu dipertimbangkan juga Jakarta itu dualistic economy," ucap Arief.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi biaya hidup.

Dengan kata lain, seseorang bisa makan bakso seharga Rp 100.000 di mall, tapi di pinggir mal, bakso bisa dijual dengan harga Rp 10.000.

"Kalau mau akurat, dualistic eonomy (informality) ini perlu diperhitungkan," ucap dia.

Arief menjabarkan, di Singapura atau Eropa kesenjangan (gap) ini tidak terlalu besar. Dengan demikian, biaya hidup di Jakarta mungkin mahal untuk kelas menengah yang biasa makan di mall.

Kondisi ini makin terasa mahal untuk kelas menengah yang juga merasakan stagnansi daya beli.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja merilis metode terbaru penghitungan kebutuhan hidup layan (KHL) di Indonesia. KHL adalah standar kebutuhan satu bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.

Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KLH menggunakan standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan adalah makanan, keseatan dan pendidikan, pokok lain-lain, dan perumahan atau tempat tinggal.

Dalam metode penghitungan terbaru, KHL tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 5.898.511.

Nominal ini lebih besar dari UMP Jakarta 2025 yang mencapai Rp 5,4 juta per bulan.

Sementara itu, untuk beberapa wilayah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, terungkap bahwa biaya KHL di sana terpaut jauh dari UMP yang diterima tahun ini.

Di Yogyakarta misalnya, KHL di sana senilai Rp 4.604.982 per bulan. Angka ini bahkan lebih dari dua kali lipat dari UMP Yogyakarta 2025 sebesar Rp 2.264.080 per bulan.

Tag:  #bertahan #hidup #kelas #menengah #butuh #pekerjaan #layak #hingga #perumahan