INDEF Prediksi Belanja Pemerintah di 2026 Masih akan Melambat

- Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi belanja barang dan jasa pemerintah pada 2026 masih akan melambat.

Politik kebijakan fiskal pemerintah yang memprioritaskan program unggulan dinilai berdampak negatif pada sektor lain.

“Kalau kita bicara fiskal, memang terjadi perlambatan dalam government spending di tahun 2025. Namun, ke depan ini efek perlambatan ini akan menurut saya tetap berlanjut,” kata Peneliti INDEF, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal yang disiarkan secara daring, Senin (29/12/2025).

Menurut Esther, perlambatan masih terus terjadi karena anggaran fiskal negara dalam porsi besar digunakan untuk program unggulan seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan itu dinilai mengakibatkan laju pertumbuhan sektor lain melambat.

Program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 misalnya, mencapai Rp 335 triliun.

Dana itu akan diambil dari anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun atau nyaris setengah dari total pagu pendidikan.

INDEF pun mendapati anggaran pendidikan dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan. Padahal, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

“Nah ini turun, kurang dari 20 persen,” kata dia.

Menurut Esther, seharusnya pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan karena akan berdampak pada pertumbuhan human capital atau sumber daya manusia (SDM).

Memiliki SDM yang unggul dan menguasai teknologi menjadi faktor penting dalam menghadapi tahun-tahun ke depan.

Esther menyebut, anggaran pendidikan selama ini belum berhasil mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan statistik yang menyebut 80 lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah, yakni SD, SMP, dan SMA.

“Sehingga ini (pendidikan) harus menjadi prioritas dari pemerintah seharusnya,” ujar Esther.

Selain itu, INDEF juga menyoroti anggaran Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang cukup fantastis yakni mencapai sekitar Rp 200 hingga Rp 400 triliun.

Pemerintah memang tengah mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih bisa beroperasi pada Maret mendatang.

Padahal, menurut Esther, program Kopdes Merah Putih itu seharusnya tidak dilakukan sedemikian massif.

Pemerintah semestinya membangun banyak Kopdes Merah Putih percontohan terlebih dahulu untuk kemudian di-kloning di banyak tempat.

“Nah, itu sangat riskan sekali untuk terjadi kebocoran, terjadi tolak ukur yang tidak berhasil. Itu sangat riskan sekali. Nah, kalau lihat dari skema pendanaannya, kemungkinan ini dari dana alokasi, dana desa, kemudian dari modal awal koperasi, dana CSR, Hibah, dan seterusnya,” tutur Esther.

Sebagaimana diketahui, belanja barang dan jasa pemerintah sempat dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Sementara, anggaran yang cukup besar digelontorkan untuk program janji kampanye seperti MBG.

Perlambatan realisasi belanja pemerintah juga sempat disorot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada Semester I 2025, tercatat realisasi belanja pemerintah baru Rp 1.407,1 triliun atau 38,9 persen terhadap pagu APBN 2025.

Realisasi belanja yang lambat itu dinilai berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada Semester I 2025 tidak maksimal yakni hanya 4,99 persen.

"(Realisasi belanja rendah) itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan. Tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ (belanja negara)," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (8/9/2025).

Tag:  #indef #prediksi #belanja #pemerintah #2026 #masih #akan #melambat