Pasar Timur Tengah Menggoda, Pengusaha Minta Kepastian Kebijakan Jaga Industri Mebel dan Kerajinan

Terbukanya peluang ekspor ke Timur Tengah pada 2026 menjadi angin segar bagi industri mebel dan kerajinan nasional. Namun potensi besar itu dinilai tak akan optimal tanpa kepastian dan keberlanjutan kebijakan dari pemerintah.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengatakan pada 2026 industri mebel dan kerajinan Indonesia melihat peluang pertumbuhan yang lebih terbuka seiring pergeseran peta perdagangan global.

Menurutnya, kawasan Timur Tengah menjadi sumber permintaan baru seiring berlanjutnya proyek pembangunan berskala besar, seperti Kota NEOM, The Line, dan Red Sea Project di Arab Saudi.

Lalu, pengembangan kawasan properti, hotel, dan mixed-use development di Dubai dan Abu Dhabi (UAE) dan Qatar, yang dinilai bisa menciptakan permintaan besar bagi produk furnitur, interior, dan produk kayu bernilai tambah asal Indonesia.

“Ini menciptakan kebutuhan signifikan terhadap furnitur, interior, dan produk kayu bernilai tambah,” ujar Sobur lewat keterangan pers, Senin (29/12/2025).

Peluang 2026 juga ditopang oleh sejumlah perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani atau diselesaikan secara substansi, namun masih menunggu proses ratifikasi, antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA/Eurasia).

Percepatan ratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut dipandang krusial karena dapat membuka akses pasar baru, menurunkan hambatan tarif, dan memperkuat posisi produk furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar Eropa, Amerika Utara, dan kawasan Eurasia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kekuatan ekonomi nasional dinilai tak semata tercermin dari laju pertumbuhan, melainkan dari kemampuan menjaga jutaan orang tetap bekerja dan hidup bermartabat.

Sobur menilai industri furnitur dan kerajinan tumbuh jauh dari pusat kota besar, hidup di desa-desa, serta menyerap jutaan tenaga kerja. Di balik setiap kursi, meja, dan karya kerajinan, terdapat rantai panjang penghidupan, dari perajin, pekerja produksi, hingga komunitas lokal yang menggantungkan masa depan pada keberlanjutan industri padat karya ini.

“Menutup 2025, kita belajar bahwa kekuatan ekonomi nasional bukan hanya angka. Ia tercermin dari kemampuan negara menjaga masyarakat tetap bekerja, berdaya, dan bermartabat,” papar Sobur.

Ia memandang, menjaga industri padat karya di daerah berarti menjaga daya beli, mobilitas sosial, dan stabilitas masyarakat secara alami.

HIMKI menekankan, dalam situasi global yang belum sepenuhnya stabil, menjaga industri padat karya bukan soal subsidi berlebihan, melainkan keseimbangan sosial. Ketika industri daerah tetap hidup, tekanan sosial dapat diredam, dan pemerataan kesejahteraan berjalan lebih nyata.

Karena itu, keberlanjutan industri padat karya berorientasi ekspor perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, pembangunan yang berpijak pada manusia dan wilayah tempat mereka hidup.

“Memasuki 2026, HIMKI mendorong kepastian arah dan keberlanjutan kebijakan agar dunia usaha dapat beradaptasi dan meningkatkan daya saing. Dengan iklim usaha yang konsisten, industri furnitur dan kerajinan diyakini mampu terus berkontribusi, tak hanya bagi ekspor, tetapi juga bagi ketenangan sosial,” lanjutnya.

Tag:  #pasar #timur #tengah #menggoda #pengusaha #minta #kepastian #kebijakan #jaga #industri #mebel #kerajinan