Keuangan Negara 2026: Antara Angka dan Janji di Tahun Peralihan

TAHUN 2026 adalah tahun ketika negara Negara melangkah ke tahun ini sambil menoleh ke belakang. Seperti seseorang yang pindah rumah, tapi belum sepenuhnya rela meninggalkan rumah lama.

Ia bukan tahun pemilu, tapi masih menyimpan gema kampanye. Bukan tahun krisis, tapi penuh tanda tanya.

APBN disusun bukan oleh euforia, melainkan oleh kehati-hatian yang bercampur kecemasan: bagaimana membayar janji, tanpa menggadaikan hari esok. Sampai di mana kesanggupan kita menepati kata?

Pemerintahan baru menerima warisan yang rapi, tapi rapuh. Ia mewarisi buku kas yang tidak kosong, tetapi juga tidak lapang. Angkanya tampak bersahaja, sering dipuji sebagai tanda kewarasan.

Rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Kementerian Keuangan RI), sering dikutip sebagai bukti kehati-hatian fiskal.

Namun angka itu seperti permukaan laut: tenang di atas, berarus kuat di bawah.

Pembayaran bunga utang, menurut data realisasi dan outlook fiskal pemerintah, telah mendekati 20 persen total pendapatan negara, meningkat tajam dibanding satu dekade lalu yang masih berada di bawah 10 persen (Kementerian Keuangan RI; Pusat Analisis APBN DPR).

Setiap tahun, semakin besar bagian dari penghasilan negara yang habis bukan untuk membangun hari esok, melainkan untuk membayar kemarin.

Dulu beban itu ringan, sekadar catatan kaki. Kini ia mulai mengambil halaman depan. APBN, pelan-pelan, bekerja lebih keras untuk masa lalu ketimbang masa depan.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, sesuai kerangka fiskal dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Nota Keuangan RAPBN (Kementerian Keuangan RI).

Padahal kebutuhan pembiayaan tahun 2026 tidak menyusut. Belanja tidak bisa direm begitu saja.

Program perlindungan sosial, yang porsinya terus dijaga dalam struktur APBN, harus tetap ada; subsidi energi, sebagaimana tercermin dalam belanja pemerintah pusat, selalu kembali sebagai godaan politik; dan proyek infrastruktur, meski melambat, masih menuntut biaya pemeliharaan.

APBN 2026 adalah anggaran transisi. Ia menjadi tahun peralihan yang canggung: anggaran harus tetap tertib, tapi tak boleh kaku. Harus menahan diri, tapi juga tak boleh kering.

Masalahnya bukan semata defisit, melainkan siapa yang membiayai defisit itu. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan asing di Surat Berharga Negara kini tinggal sekitar 14–15 persen jauh menurun dari hampir 40 persen sebelum pandemi.

Investor asing tidak pergi karena Indonesia runtuh, melainkan karena dunia berubah. Suku bunga global yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam kebijakan moneter negara maju, serta meningkatnya risiko geopolitik membuat modal memilih pulang ke negara asalnya (Bank Indonesia; laporan stabilitas keuangan).

Dalam situasi seperti ini, negara harus belajar berdiri lebih banyak di atas kakinya sendiri.

Namun pasar domestik, sebagai kaki itu, juga punya batas. Perbankan dibatasi oleh prinsip kehati-hatian yang diawasi otoritas, dana pensiun dan asuransi oleh profil risiko jangka panjang, dan masyarakat oleh daya beli yang tergerus inflasi (Bank Indonesia; OJK).

Rumah tangga sibuk menahan napas menghadapi harga yang naik pelan-pelan, tapi pasti. Ketika pemerintah memperbesar penerbitan obligasi domestik, mengetuk pintu pasar dalam negeri, ia bersaing dengan sektor swasta dalam menyerap likuiditas.

Di situ, perebutan senyap terjadi. Crowding out bukan teori; ia bergetar dalam pertumbuhan kredit yang melambat. Tidak gaduh, tapi terasa.

Di sinilah politik fiskal mulai berbicara. Transisi pemerintahan selalu membawa tekanan: ada keinginan memberi sinyal kuat, ada dorongan untuk menunjukkan arah baru.

Namun, pasar obligasi tidak membaca pidato; ia membaca konsistensi. Seperti diingatkan James Carville, seorang konsultan politik Amerika yang terkenal sinis: yang paling berkuasa bukanlah presiden, melainkan pasar yang menentukan harga utang. Kalimat itu terdengar kejam, tapi sering terbukti benar.

Negeri-negeri lain sudah lebih dulu bercermin. Ada yang harus membayar mahal setelah berganti arah. Ada pula yang tetap tenang karena warganya sendiri setia meminjamkan.

Brasil, setelah transisi politik, harus membayar yield obligasi yang tinggi karena pasar meragukan disiplin fiskalnya (data bank sentral Brasil dan IMF).

India relatif lebih tenang karena reformasi pajak dan dominasi investor domestik di pasar obligasinya (IMF).

Indonesia berada di antaranya: memiliki reputasi kehati-hatian fiskal, tetapi diuji oleh besarnya kebutuhan belanja dan janji pertumbuhan.

Lalu datang pula tuntutan zaman: bumi yang menua, energi yang harus dibersihkan, masa depan yang ingin diselamatkan. Niatnya mulia, tapi ongkosnya nyata.

Komitmen iklim membutuhkan dana besar, sementara pembiayaan hijau tidak lagi murah di era suku bunga tinggi.

Pemerintah tetap menerbitkan green bond, tetapi dengan spread yang lebih lebar dibanding tahun-tahun awal (Kementerian Keuangan RI). Dunia memuji niat, pasar menghitung biaya. APBN harus menambal selisihnya.

Dalam suasana seperti ini, risiko krisis jarang datang sebagai ledakan. Ia hadir sebagai penyempitan ruang gerak.

Ketika sebagian pendapatan negara tersedot ke pembayaran bunga, sebagaimana tercermin dalam struktur belanja APBN, pilihan menjadi terbatas.

Setiap kebijakan baru harus mengalahkan kewajiban lama. Setiap janji harus antre. Negara tidak bangkrut, tapi kehabisan kelonggaran.

Di sini APBN 2026 menghadapi risiko bukan gagal bayar, melainkan risiko gagal memilih. Gagal membedakan mana belanja yang produktif dan mana yang sekadar menunda masalah.

Karena itu, tantangan terbesar bukan semata pada angka defisit, melainkan pada narasi fiskal. Apakah pemerintah baru mampu menegakkan kepercayaan, melalui kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, bahwa disiplin tetap dijaga, reformasi pajak dilanjutkan, dan belanja diarahkan pada pengungkit pertumbuhan?

Tanpa narasi yang meyakinkan, angka yang baik pun kehilangan makna.

APBN adalah kontrak sosial yang ditulis dengan angka. Tahun 2026 akan menguji apakah kontrak itu masih dipercaya.

Bukan hanya oleh pasar, sebagaimana tercermin di pasar obligasi, tetapi juga oleh warganya sendiri. Sebab ketika investor asing pergi, negara masih bisa mencari pembiayaan. Tapi ketika kepercayaan publik goyah, APBN kehilangan rumahnya.

Dan pasar obligasi, seperti waktu, tidak pernah menunggu. Ia hanya mencatat.

Tag:  #keuangan #negara #2026 #antara #angka #janji #tahun #peralihan