Purbaya Basmi Barang Impor Ilegal, Peritel: Sangat Membantu Kami

- Langkah pemerintah memperketat pengawasan dan penindakan terhadap barang impor ilegal dinilai memberi nafas baru bagi sektor ritel nasional.

Kebijakan yang dieksekusi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, beberapa waktu lalu itu dipandang pelaku usaha sebagai dukungan bagi kebangkitan ritel offline dan persaingan usaha yang sehat.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan upaya pemerintah membasmi peredaran barang impor ilegal menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat optimisme pelaku ritel.

Pernyataan Budihardjo disampaikan saat pelaksanaan BINA Indonesia Great Sale (IGS) 2025 di kawasan Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

“Dengan adanya dukungan seperti ini, kami yakin ke depan akan sangat bagus. Kami optimistis dengan dukungan Pak Menko dan semua kementerian, sektor offline akan semakin diutamakan. Penindakan terhadap barang-barang ilegal juga sangat membantu kami,” ujar Budihardjo.

Untuk tahun depan, Hippindo semakin optimistis dengan keberlanjutan dukungan pemerintah, termasuk penertiban barang ilegal yang dinilai memberi ruang lebih adil bagi ritel offline.

Budihardjo yakin langkah tersebut akan memperkuat daya saing peritel dalam negeri dan mendorong pertumbuhan yang lebih sehat.

Hippindo mencatat adanya peningkatan trafik belanja di pusat perbelanjaan atau mall selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, meskipun kenaikannya belum merata di seluruh daerah.

Budihardjo mengatakan trafik pengunjung pusat perbelanjaan sudah terlihat sejak 25 Desember 2025, namun secara umum masih berada di bawah 10 persen.

Dok. Unsplash/charlesdeluvio Ilustrasi belanja.

Menurutnya, sejak tanggal tersebut, suasana pusat perbelanjaan semakin ramai, penjualan di gerai ritel meningkat dan restoran di dalam mal juga dipenuhi pengunjung.

Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga 4 Januari 2026 karena rangkaian kegiatan dan suasana libur masih berlangsung hingga tanggal tersebut.

“Saat ini tadi sudah cek, saya lihat belum kelihatan disini meningkatkan traffic di bawah 10 persen, ada kenaikan tapi belum sampai 10 persen,” paparnya.

“Tapi puncaknya itu justru mulai hari kemarin, jadi dari 25 (tanggal 25 Desember 2025) itu naik sekali, semua teman-teman kita cek ramai, penjualan juga, ada restoran penuh sampai tanggal 4 karena acara kita sampai tanggal 4, dan tanggal 4 itu masih suasana libur,” beber Budihardjo.

Ia menilai berbagai stimulus pemerintah, seperti diskon tiket kereta api, pesawat, hingga tarif jalan tol, turut mendorong mobilitas masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan trafik belanja di pusat perbelanjaan.

Efek berantai dari stimulus tersebut juga memicu pelaku ritel memberikan diskon produk untuk menarik konsumen.

“Jadi kami mendukung program Pak Menko Ekonomi untuk tadi ada diskon kereta, diskon pesawat, diskon jalan tol, itu semua akan membantu traffic perputaran, sehingga rojali (rombongan jarang beli) tadi mendapat banyak stimulus, sehingga banyak diskon barang juga kita diskon,” lanjut Budihardjo.

Bersih-bersih impor ilegal, pemerintah kompak bergerak

Pemerintah tengah kompak menumpas praktik impor ilegal yang semakin marak membanjiri pasar dalam negeri.

Sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Kementerian Perdagangan, kini bergerak bersama untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Langkah tegas pertama datang dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan akan menindak keras para pelaku impor pakaian bekas yang dinilai merugikan negara dan mematikan industri pakaian dalam negeri.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

"Kita sudah tahu pemain-pemainnya siapa saja. Kalau ada yang pernah impor balpres, akan saya blacklist supaya tidak bisa impor barang lagi,” ungkap Purbaya, dikutip dari KompasTV, Rabu (22/10/2025).

Menurut Purbaya, kebijakan pemblokiran ini merupakan langkah terakhir setelah upaya penindakan sebelumnya terbukti tidak efektif.

Ia menilai pemberian denda kepada para pelaku tidak memberikan efek jera sekaligus tidak memberi manfaat ekonomi bagi negara.

“Saya enggak dapat duit, enggak didenda. Negara malah rugi karena harus keluar biaya untuk memusnahkan barang-barang itu dan memberi makan orang-orang di penjara,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan telah mengantongi nama-nama importir yang terlibat dalam praktik impor pakaian bekas balpres ilegal.

Karena itu, Purbaya meminta para pelaku segera menghentikan aktivitasnya sebelum pemerintah menindak dengan sanksi lebih berat melalui regulasi baru.

Dari sisi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), langkah serupa juga dilakukan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti adanya keterlibatan oknum aparat Bea dan Cukai yang diduga ikut melancarkan masuknya pakaian bekas ilegal ke Indonesia.

Ia menyebut, maraknya penjualan produk thrifting di dalam negeri telah membuat pelaku usaha lokal terpukul karena pasar dibanjiri barang impor murah.

Berdasarkan data yang disampaikan Maman, impor pakaian bekas hanya sekitar 7 ton pada 2021 dan meningkat menjadi 12 ton pada 2022.

Namun demikian, volumenya melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.800 ton.

Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo Pedagang pakaian bekas impor alias thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat

“Alhamdulillah kemarin kita sentil saja, itu tolong Bea Cukai, oknum-oknum Bea Cukai ditertibkan. Dan alhamdulillah Menteri Keuangannya gercep, langsung ditutup,” ucap Maman dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maka dari itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terus dilakukan untuk menindak para pelaku impor ilegal.

Menurut Temmy, Bea dan Cukai telah menegaskan komitmen untuk menghentikan suplai pakaian bekas impor serta menindak tegas para mafia yang terlibat dalam praktik tersebut.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Keuangan untuk memberantas impor tekstil ilegal.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan bahwa segala bentuk impor ilegal harus diberantas tanpa pengecualian.

“Impor ilegal itu, apapun bentuknya mau tekstil atau bukan harus disikat semuanya,” kata Iqbal saat ditemui di IKEA Alam Sutera, Tangerang, Banten, Selasa (4/11/2025).

Tag:  #purbaya #basmi #barang #impor #ilegal #peritel #sangat #membantu #kami