Dapat Alokasi KUR Perumahan Rp 9,5 Triliun, Bos BTN: Kami Ngos-ngosan Ngejarnya...

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan kredit program perumahan (KPP) sebesar Rp 9,5 triliun pada Kuartal IV 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengakui target tersebut cukup berat untuk dicapai mengingat tenggat waktunya sangat sempit karena penugasan baru diberikan pada September lalu.

"Kemarin keluarnya sudah Oktober awal, jadi kami ngos-ngosan juga nih ngejarnya. Saya dapat Rp 7,5 triliun tambah Rp 2 triliun, jadi Rp 9,5 triliun. Buset deh, dikebut-kebutan tidak karu-karuan nih," ujarnya di Menara BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Kendati dikejar waktu, Nixon memastikan pihaknya akan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

BTN juga masih optimistis dapat mengoptimalkan penyerapan kredit hingga akhir tahun ini, meski dia belum dapat merincikan besaran realisasi KPP yang sudah disalurkan.

"Saya masih optimistis. Sekarang belum bisa saya jawab berapa angkanya. Sudah pasti tadi saya bilang, di sisi supply kita usahakan di atas Rp 2-3 triliun. Di sisi demand mungkin kita usahakan di atas Rp 1 triliun," ucapnya.

Sementara untuk tahun depan, BTN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan KPP sebesar Rp 28 triliun di Kuartal I 2026.

Nixon menilai realisasinya masih bergantung musim dan pola produksi rumah. Sebab secara historis, kuartal pertama umumnya selalu mencatat penyaluran kredit yang rendah karena produksi perumahan terkendala curah hujan tinggi.

"Selama saya kerja di BTN, kuartal I itu selalu produksinya rendah karena musim hujan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan. Saya juga renovasi rumah biasanya menunggu musim kemarau," tuturnya.

Karena itu, Nixon berharap alokasi KPP tahun depan dapat didistribusikan lebih tinggi pada kuartal II, III, dan IV.

"Jadi kalau ditanya saya, kalaupun dipaksakan nanti tidak match dengan produksinya," tuturnya.

Sebagai informasi, KPP merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

KPP atau disebut juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dirancang sebagai instrumen pembiayaan yang berfungsi ganda karena menyasar dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand), dalam ekosistem perumahan rakyat.

Dari sisi penyediaan rumah, target plafon mencapai Rp 13,06 triliun dengan jumlah total 7.742 debitur dan sasaran utamanya pengembang serta pelaku usaha kecil di sektor konstruksi perumahan rakyat.

Sementara dari sisi permintaan rumah, target plafon Rp 4,19 triliun dengan jumlah 20.219 debitur, dan sasaran utama MBR yang ingin memiliki rumah laak huni dengan skema ringan.

Dengan demikian, total target KPP senilai Rp 17,25 triliun dengan sasaran 27.961 debitur, demi terwujudnya tujuan utama menggerakkan ekonomi dari sektor konstruksi dan memperluas KPR MBR.

Tag:  #dapat #alokasi #perumahan #triliun #kami #ngos #ngosan #ngejarnya