Dari Kontroversi ke Kepercayaan: Kebijakan Fiskal Purbaya Ubah Sentimen Warganet

Sentimen warganet terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalami perubahan drastis selama sebulan pertama masa jabatannya.

Data hasil riset Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring yang mengamati aktivitas warganet di lima platform media sosial utama, yakni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X, mencatat dinamika sentimen yang menarik untuk dicermati.

Pada hari-hari awal pelantikan, 8 hingga 10 September 2025, sentimen negatif mendominasi dengan porsi mencapai 55 persen, bahkan memuncak hingga 74 persen pada 10 September 2025. Sentimen positif pada periode ini hanya sebesar 8 persen.

Sentimen negatif yang tinggi ini terkait dengan kontroversi penggunaan frasa “rakyat kecil” saat jumpa pers pelantikan dan unggahan di media sosial oleh anak Menkeu Purbaya.

Ini memicu reaksi keras dari warganet dan sorotan dari Komisi XI DPR.

Namun, perubahan tren mulai terlihat setelah 11 September 2025. Purbaya yang sebelumnya mendapat sorotan tajam karena gaya komunikasi pribadinya, mulai mengalihkan fokus warganet ke kebijakan fiskal yang lebih esensial.

Rapat dengan Komisi XI DPR dan pernyataan tentang demo besar pada Agustus 2025 sebagai akibat dari kebijakan fiskal dan moneter yang kurang tepat mendapat perhatian.

Sentimen negatif menurun drastis ke angka 32 persen.

Momentum positif terus berlanjut saat pemerintah memperluas pembebasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja bergaji bruto di bawah Rp 10 juta, khususnya sektor industri tekstil, kulit, alas kaki, hotel, restoran, dan kafe.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Dalam dua hari, layanan ?Lapor Pak Purbaya? menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan pekerja bergaji rendah hingga menengah dan mendorong kenaikan sentimen positif di kisaran 47 sampai 58 persen pada pertengahan September persen.

Gaya kerja Purbaya yang awalnya dianggap “koboi” dan spontan ternyata berisi tindakan nyata yang diapresiasi publik.

Contohnya, pada 19 September 2025, Purbaya melakukan uji layanan dengan menelepon Kring Pajak, untuk menguji kualitas pelayanan dan kesiapan petugas.

Langkah ini mendapat perhatian positif, dengan puncak sentimen positif mencapai 76 persen sehari setelahnya.

Langkah tegas lainnya termasuk pengumuman akan mengejar sekitar 200 penunggak pajak dengan potensi penerimaan negara Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun dan pengungkapan dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun pada akhir September 2025.

Pernyataan ini membuahkan sentimen positif tertinggi sepanjang periode pemantauan, yaitu 85 persen pada 25 September 2025.

Warganet menilai langkah tersebut sebagai tanda disiplin anggaran dan upaya menutup kebocoran keuangan negara.

Meski demikian, sentimen negatif kembali muncul saat Purbaya mengumumkan rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.

Protes kepala daerah dan kekhawatiran warganet terkait dampak kebijakan ini pada layanan publik membuat sentimen negatif naik kembali pada awal Oktober 2025.

Namun, tindakan tegas Purbaya dengan memecat 26 pegawai pajak yang melanggar disiplin menjadi penyeimbang, meredam gelombang protes dan menambah kepercayaan publik terhadap integritas institusi Kementerian Keuangan.

Selama bulan pertama masa jabatannya, data Litbang Kompas memperlihatkan bahwa sentimen publik sangat responsif terhadap setiap kebijakan dan gaya komunikasi Menkeu Purbaya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Kebijakan yang menyasar penerima manfaat tepat sasaran dan langkah memperbaiki layanan perpajakan berhasil membangun citra positif.

Sebaliknya, ketidakpastian dan inkonsistensi narasi memicu sentimen negatif.

Pantauan terhadap warganet dilakukan Litbang Kompas menggunakan sistem Kompas Monitoring, yang menyaring dan menganalisis konten serta komentar yang menyebutkan nama “Purbaya Yudhi Sadewa” di lima platform media sosial.

Periode pemantauan berlangsung sejak pelantikan Purbaya pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Dalam kurun waktu ini, Litbang Kompas berhasil mengumpulkan dan menganalisis sebanyak 25.511 data yang terdiri dari unggahan dan komentar warganet.

Melalui analisis sentimen, data tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu positif, netral, dan negatif, untuk menggambarkan persepsi publik secara kuantitatif.

Tag:  #dari #kontroversi #kepercayaan #kebijakan #fiskal #purbaya #ubah #sentimen #warganet