Buruh Minta Zero ODOL Ditunda, Khawatir Harga Sembako Naik

Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin memperingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) secara tergesa-gesa.

Ia menilai, jika diterapkan secara gegabah, kebijakan ini bisa memicu kenaikan harga bahan pokok.

“Zero odol kalau ini diterapkan dengan secara gegabah ini harga-harga kebutuhan pokok naik, rakyat kecil akan sangat terbebani di tengah situasi global ini,” ujar Irham usai audiensi dengan Kementerian Perhubungan, Rabu (2/7/2025).

Ia meminta pemerintah menunda penerapan Zero ODOL sampai ada regulasi yang lebih adil. Sarbumusi mendorong agar kebijakan itu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Transportasi.

Sikap serupa sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, penerapan Zero ODOL bisa memicu lonjakan biaya logistik. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada inflasi.

"Menurut kami kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali dengan matang karena proses transisi untuk menggantikan kendaraan angkut dari ODOL menjadi Zero ODOL menurunkan investasi yang besar dan yang seharusnya pemerintah harus memberikan insentif berupa keringanan fiskal dan subsidi agar biaya investasi untuk mengadakan konversi tersebut menjadi terjangkau oleh pelaku di sektor transportasi angkutan atau logistik," ujar Hariyadi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/12/2023).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan, penanganan angkutan ODOL di Indonesia harus segera dilaksanakan dan tidak bisa lagi ditunda.

Lantaran kondisi ini memiliki potensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur, bahkan peningkatan polusi udara di daerah terdampak.

Berdasarkan data Korlantas Polri, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang sepanjang tahun 2024.

“Sementara dari data Jasa Raharja, kendaraan ODOL menjadi penyebab kecelakaan nomor dua. Pada tahun yang sama, tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan," ucap Dudy.

Adapun terkait kerusakan infrastruktur, diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 43,47 triliun per tahun untuk memperbaiki jalan rusak, salah satunya akibat kendaraan ODOL.

Dalam hal regulasi, Dudy menegaskan, Kemenhub tidak akan menerbitkan aturan baru soal ODOL, namun hanya menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sekaligus kembali mengingatkan komitmen zero ODOL yang telah disepakati sejak 2017.

“Mulai saat ini, kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas. Karena itu, kami mengajak seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan komitmen zero ODOL demi menciptakan ekosistem angkutan barang yang berkeselamatan," katanya.

Dudy menyampaikan, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberi masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi.

Untuk implementasi, tahun ini akan dilakukan beberapa langkah bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga, seperti sosialisasi ulang kepada para pemangku kepentingan mengenai komitmen zero ODOL, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta penindakan yang akan dilakukan pihak Kepolisian.

Selain itu, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat juga akan memberikan pelatihan kepada para pengemudi truk, mencakup hal-hal teknis hingga edukasi mengenai ketentuan hukum di jalan raya.

Tag:  #buruh #minta #zero #odol #ditunda #khawatir #harga #sembako #naik