Anak Buah Sri Mulyani Sebut Stimulus Fiskal 2025 Tak Bikin Utang Pemerintah Melonjak

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan paket stimulus fiskal 2025 tidak otomatis membuat utang pemerintah melonjak naik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diyakini masih cukup kuat untuk menambal kebutuhan stimulus sepanjang tahun ini.

Adapun, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Angka ini terdiri dari sebesar Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 3.621 triliun.

Nilai jumbo itu dipercaya tidak membebani fiskal negara, lantaran alokasi dari belanja negara tidak mengalami perubahan alias melonjak naik.

“Tadi mungkin ada yang pertanyaan tentang, Pak kita akan menambah utang nggak? Karena harus memberi stimulus, jawabnya tidak. Kenapa? Karena kita punya mengelola Rp 3.621 triliun (belanja negara) APBN itu, itu tidak berubah, itu tetap ada di dalam sana,” ujar Febrio saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).

Ia mencatat, tidak ada belanja yang melonjak. Justru efisiensi lah yang dipilih pemerintah dengan merelokasi atau mengubah alokasi belanja negara, dari yang sebelumnya di sektor yang tidak produktif menjadi sektor yang produktif.

“Kita akan selalu ada efisiensi-efisiensi untuk memastikan realokasi yang bisa kita lakukan. Jadi nambah utang? Tidak,” paparnya.

Saat ini, pemerintah memberikan lima paket stimulus ekonomi untuk periode Juni-Juli 2025, yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025) lalu.

Stimulus pertama berupa diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp 940 miliar dari APBN.

Stimulus ini meliputi diskon tarif kereta sebesar 30 persen, penurunan harga tiket pesawat dengan biaya PPN sebesar 6 persen ditanggung pemerintah, dan diskon tarif angkutan laut sebesar 50 persen.

SHUTTERSTOCK/BILLION PHOTOS Ilustrasi utang pemerintah, rasio utang pemerintah. Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan anggaran Rp 650 miliar (non-APBN).

Adapun target penerima sebesar 110 juta pengendara, berlaku selama libur sekolah (Juni-Juli 2025).

Ketiga, penebalan bantuan sosial senilai Rp 11,93 triliun.

Rinciannya, kartu sembako Rp 200.000 per bulan, bansos beras 10 kg per bulan, selama dua bulan atau Juni-Juli 2025.

Keempat, bantuan subsidi upah dengan nominal anggaran Rp 10,72 triliun.

Program ini diberikan kepada 17,3 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Selain itu, 288.000 guru di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 di bawah Kemenag.

Setiap penerima memperoleh BSU sebesar Rp 300.000 per bulan, selama Juni-Juli 2025, dan disalurkan sekaligus.

Kelima, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja sektor padat karya selama 6 bulan, dengan anggaran sebesar Rp 0,2 triliun.

Tag:  #anak #buah #mulyani #sebut #stimulus #fiskal #2025 #bikin #utang #pemerintah #melonjak