DPR Desak Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kapal di Indonesia, Usai Insiden Kapal Terbalik di Sanur

- Anggota DPR-RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, mulai dari kelayakan kapal, sumber daya manusia (SDM) yang menjaga laut dan pantai hingga manajemen keselamatannya. Hal ini dia ungkapkan merespons adanya kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Sanur, Rabu (4/6/2025).

“Permasalahan keselamatan ini menyangkut banyak aspek. Dari sisi kapal, harus sesuai standar klasifikasi seperti notasi A101T atau A101P, A101 L dan A101 T yang disesuaikan dengan jarak pelayaran dan rute terhadap daratan terdekat,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (11/6/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya SDM yang kompeten. Dia bilang setiap awak kapal wajib memiliki sertifikat pelaut yang sah dan jumlah kru harus sesuai standar keselamatan. "Ini perlu dievaluasi serius,” imbuhnya.

Menurutnya, sistem manajemen keselamatan juga harus jelas mengacu pada standar internasional seperti IMO dan SOLAS atau standar domestik seperti Non-Convention Vessel Standard (NCVS). Namun yang lebih krusial, menurut Bambang adalah kesiapsiagaan eksternal dari lembaga penyelamat negara seperti Basarnas, Polair, dan KPLP.

“Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, bahkan Filipina dan Thailand, kawasan wisata bahari selalu diawasi oleh coast guard atau tim penyelamat resmi. Tapi di Indonesia, kita justru melihat penyelamatan masih mengandalkan nelayan seperti di Danau Toba km sinar bangun, Bengkulu km Tiga Putra dan labuan bajo km Raja Bintang 02," katanya.

"Ini menandakan kegagalan lembaga-lembaga seperti Kamla, Polair, dan KPLP yang fungsinya tumpang tindih tapi tidak berjalan saat dibutuhkan,” sambung dia.

BHS panggilan akrabnya, menyayangkan lambatnya respons penyelamatan dalam insiden di Sanur yang memakan waktu lebih dari dua jam tanpa kehadiran satu pun institusi resmi penyelamat.

“Beruntung seluruh penumpang selamat. Tapi ini menjadi citra buruk bagi pariwisata Indonesia di mata dunia. Tidak aman, tidak safety, dan tidak secure dan bahkan terjadi travel warning bagi touris australia dari pemerintahnya karena dianggap pariwisata pantai dan laut di Indonesia jarang yang terjaga,” ujarnya.

Ia mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera mengoordinasikan seluruh sektor terkait dalam satu forum khusus perlindungan keselamatan wisata bahari dan melakukan penertiban fungsional.

Bahkan, menurut BHS, Kemenpar perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyosialisasikan ini kepada wisatawan mancanegara.

BHS juga menekankan pentingnya realisasi asuransi penumpang serta penyidikan tuntas oleh penyidik Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kurangnya jaket keselamatan di kapal juga perlu dievaluasi. Apakah ini sudah memenuhi aturan atau justru masih diabaikan?," tegas dia.

Sebelumnya, Kapal cepat The Tanis yang mengangkut 89 penumpang terbalik di perairan Nusa Lembongan, Klungkung, Bali.

Polisi memastikan seluruh 89 penumpang berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa. Meski begitu, kerugian materiil yang dialami para penumpang diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar.

Tag:  #desak #evaluasi #total #sistem #keselamatan #kapal #indonesia #usai #insiden #kapal #terbalik #sanur