Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, Wamenaker: Kalau Sudah Keputusan, Harus Dilakukan...

- Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada buruh untuk menghapus sistem outsourcing di pasar kerja Indonesia. Namun, hal ini berpotensi mendapat penolakan dari pengusaha.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, para pengusaha harus mematuhi kebijakan penghapusan outsourcing apabila jadi direalisasikan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah ya harus dilakukan," ujarnya saat ditemui di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Kendati demikian, dia masih belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait rencana ini lantaran masih perlu dibahas secara teknis.

Termasuk juga terkait rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang nantinya bertugas memperbaiki aturan yang tidak berpihak pada buruh, seperti skema outsourcing.

"Nanti kita lihat kajiannya seperti apa," tukasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya masih perlu membahas penghapusan outsourcing.

"Nanti lah kita bahas ya," jawabnya saat ditanya Kompas.com terkait rencana penghapusan sistem outsourcing.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Biro Pers Sekretariat Presiden/Citra Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada buruh dalam orasinya tersebut.Hal itu diungkapkan Prabowo di depan para buruh saat memberikan kata sambutan dalam peringatan May Day 2025 atau Hari Buruh 1 Mei 2025 di Kawasan Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh, hari ini saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas untuk memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang tidak berpihak kepada buruh.

Selain itu, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional juga akan mempelajari secara mendalam mengenai iklim investasi.

“Kita ingin hapus outsourcing, tapi saudara kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” katanya.

Tag:  #prabowo #ingin #hapus #outsourcing #wamenaker #kalau #sudah #keputusan #harus #dilakukan