Soal Kemacetan Tanjung Priok, Anggota DPR Sebut Perlu Sinergi Lintas Kementerian

- Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok dalam beberapa hari terakhir tidak hanya mempengaruhi aktivitas industri, tetapi juga berdampak pada masyarakat sebagai pengguna produk.

Menurut dia, kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran, terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

"Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak mengirimkan produk maupun kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa," kata Bambang Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/4/2025).

Ia menambahkan, hal itu masih ditambah dengan pabrik-pabrik di Jakarta yang mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia.

"Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA (Work From Anywhere), yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Ke depannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini," tambah dia.

Bambang juga mengingatkan kembali terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

"Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tetapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik," ucap dia.

Ia juga mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas," kata Bambang.

Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tidak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur.

"Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tetapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan," ungkap dia.

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S Warga duduk di atas mobil saat terjebak macet di Jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (17/3/2025). Pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok mengatakan kamacetan panjang tersebut akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang rata-rata per harinya sebanyak 2.500 truk, namun pada Kamis (17/4) mencapai 4.000 truk yang menuju NPCT 1. Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, ia sebut, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN, yaitu menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan 2023.

Ia pun mengingatkan, Tanjung Priok tidak hanya mengakomodasi kontainer, tetapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering.

"Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar," pungkas dia.

Sebagai informasi, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) buka suara atas kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Yos Sudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025) hari ini.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengatakan, kemacetan terjadi karena padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat.

Adapun aktivitas bongkar muat meningkat karena proses penerimaan dan pengiriman barang di terminal dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan operasional angkutan Lebaran.

Ditambah lagi, perusahaan mengejar waktu sebelum libur panjang yang jatuh pada Jumat (18/4/2024) hingga Minggu (20/4/2025).

Tag:  #soal #kemacetan #tanjung #priok #anggota #sebut #perlu #sinergi #lintas #kementerian