Rangkap Jabatan Bos Danantara dan Risikonya

- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti rangkap jabatan dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani ditunjuk sebagai CEO Danantara.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menjabat COO Danantara, sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menilai, rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan moral hazard.

Ia menyarankan agar pejabat publik yang menduduki posisi di Danantara segera mundur demi menghindari konflik kepentingan.

"CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik harus mundur untuk menghilangkan konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor," ujarnya dalam diskusi publik yang disiarkan YouTube Indef, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, merangkap dua jabatan penting dapat menghambat kinerja pejabat terkait dalam menjalankan tugasnya. Fokus kerja bisa terpecah antara tanggung jawab di kementerian dan di Danantara.

"Kalau rangkap jabatan, ada risiko salah satu tugas jadi tidak terpegang. Either way, ada yang akan diprioritaskan," katanya.

Ia berharap direksi Danantara bisa bekerja secara profesional tanpa intervensi politik.

"Kita harapkan direksi bisa profesional dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan dewan pengawas yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan," tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat juga mengingatkan agar pengelolaan Danantara diawasi dengan ketat.

Menurutnya, Danantara yang berisi tokoh-tokoh dengan latar belakang kuat di politik dan bisnis menyimpan risiko besar jika tidak diawasi dengan baik.

"Dengan kekuasaan besar dan minimnya mekanisme check and balances, ada risiko lembaga ini menjadi ajang penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Achmad bahkan menyamakan risiko ini dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, yang berujung pada kasus korupsi besar-besaran.

"Kesamaan dengan skandal 1MDB semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Danantara bisa menjadi bancakan politik dan ekonomi tertentu, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat," katanya.

Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan regulasi ketat, ia menilai Danantara berpotensi menjadi bom waktu.

"Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari DPR, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas agar lembaga ini berfungsi sesuai tujuan dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.

Tag:  #rangkap #jabatan #danantara #risikonya