Danantara: Pengelolaan dan Harapan-harapan di Baliknya

- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025).

Pengelolaan BPI Danantara masih menjadi sorotan publik hingga muncul gerakan tarik dana dari bank badan usaha milik negara (BUMN) di media sosial.

Meski demikian, kelahiran Danantara juga memunculkan harapan-harapan baru untuk perekonomian.

Pengelolaan Danantara

Untuk diketahui, BPI Danantara tidak hanya akan mengelola 7 BUMN sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, tetapi juga akan mengelola seluruh BUMN.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, nantinya seluruh BUMN akan masuk ke Danantara secara bertahap.

"Nanti yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya, bukan hanya 7 BUMN. Dan memang kita akan coba tingkatkan, memang ada stage-stage-nya," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pengonsolidasian semua BUMN ini ditargetkan selesai sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) Danantara pada akhir Maret 2025.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berulang kali menyebutkan BPI Danantara akan mengelola aset jumbo dengan total lebih dari 900 miliar dollar AS atau setara Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

"Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dollar AS, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu sovereign wealth fund negara terbesar di dunia," kata Prabowo saat meluncurkan Danantara, Senin.

Dengan potensi aset kelolaan sebesar itu tentu menimbulkan skeptisme akan keberhasilan Danantara. Namun Presiden Prabowo menilai, keraguan itu wajar mengingat ini pertama kalinya Indonesia memiliki badan pengelola investasi dengan nilai besar.

"Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," ucapnya.

Prabowo pun memastikan, BPI Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan diawasi secara ketat.

"(Danantara) harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Sementara itu Rosan Roeslani juga memastikan BPI Danantara tetap patuh pada ketentuan hukum di Indonesia.

Hal ini merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut Danantara tidak dapat diperiksa atau diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang atau UU BUMN.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan," tegas Rosan.

Terlebih, Presiden Prabowo menunjuk mantan-mantan Presiden Indonesia seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Dewan Penasihat di Danantara.

Kemudian, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair juga akan menjadi salah satu pengawas di Danantara.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, keterlibatan para mantan Presiden bertujuan menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan lembaga ini.

"Nanti mantan-mantan Presiden itu akan diajak menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal dan dijaga oleh figur-figur yang memiliki integritas dan cinta Indonesia," ujar Hasan, Senin.

Harapan untuk Danantara

Pertama, masyarakat berharap Danantara dapat mengoptimalkan aset-aset kelolaannya dari BUMN.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini mengatakan, Danantara harus bisa menarik investasi asing dan bersaing secara global.

"Bisa enggak Danantara itu mengajak investor-investor dalam dan luar negeri, menguasai pasar internasional, punya kemampuan bersaing? Kalau enggak punya, enggak usah bikin Danantara karena sudah dilakukan oleh Pertamina, oleh BRI, BNI, dan sebagainya," ujarnya dalam diskusi publik, Senin (24/2/2025).

Selain itu dengan aset kelolaan jumbo, Danantara juga bisa berinvestasi di sektor-sektor industri, hilirisasi, dan sumber daya alam agar dapat mendongkrak ekspor dengan produk yang telah memiliki nilai tambah.

"Ujung tombak dari Danantara karena dananya banyak itu investasi. Nah investasi itu masuk ke pasar ganda yaitu domestik dan ekspor, itu yang paling besar daya dongkraknya untuk industri," ucapnya.

Kedua, dengan BPI Danantara yang diisi oleh tokoh-tokoh ternama seperti mantan Presiden Jokowi dan SBY, hingga Tony Blair, diharapkan Danantara bisa bebas dari korupsi.

"Di antara dewannya itu ada pengawas global, ya nanti direncanakan mungkin Tony Blair, dan juga di situ kan ikut Pak SBY, Pak Jokowi. Kalau ada nama tiga presiden di situ masih ada korupsi juga, itu keterlaluan," kata Didik.

Selain itu, publik juga berharap Danantara akan dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

Ketiga, diharapkan Danantara bisa memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dengan belajar pada pengalaman sovereign wealth fund negara lain.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengungkapkan, pembentukan Danantara dinilai menjadi langkah tepat untuk memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan ekonomi.

Namun untuk mencapainya, dia menyarankan agar Danantara bisa berguru pada Temasek yang merupakan perusahaan pengelola aset negara milik Singapura dan Khazanah yang merupakan perusahaan pengelola aset negara milik Malaysia.

"Jangan sampai Danantara berakhir seperti 1MDB yang di Malaysia dengan korupsi yang luar biasa," kata Esther dalam Obrolan News Room yang disiarkan Kompas.com melalui Youtubenya, Senin.

Keempat, publik juga berharap pengelolaan Danantara tidak diintervensi oleh kepentingan politik.

Mengutip tulisan Guru Besar Universitas Airlangga Rahmat Setiawan di Kompas.com, Danantara jangan sampai bermuatan politik agar Danantara tidak menjadi mesin uang bagi suatu partai politik maupun calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilu.

"Dan akhirnya, publik tentu sangat berharap, nasib Danantara tidak seperti Jiwasraya yang harus berakhir karena skandal korupsi," tulis Rahmat, Senin.

Tag:  #danantara #pengelolaan #harapan #harapan #baliknya