Pemerintah Perlu segera Susun Roadmap Bioethanol, Pengamat: Harusnya Tak Dipajaki karena Bukan untuk Miras

- Pemerintah diminta untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) yang lebih jelas dan terstruktur. Apalagi, menurut pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).

"Roadmap (bioetanol) yang terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri," ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, peta jalan pengembangan bioethanol harus jelas dan terstruktur dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi bahan bakunya misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya, pelaku usahanya, harganya.

Ketiadaan peta jalan, tambahnya, bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. Selain itu, Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga.

Pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioethanol untuk BBN, karena bioethanol untuk sumber energi tidak bisa disamakan dengan untuk minuman keras. "Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya," katanya.

Sementara itu, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi menegaskan peta jalan merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti PSN, termasuk pengembangan bioetanol apalagi, proyek ini multisektor.

Menurut dia, peta jalan pengembangan bioethanol sangat penting karena kegiatan tersebut tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.

"Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol," katanya.

Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur, selain itu, ada tenggat waktu yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah dimonitor dan dievaluasi.

Tanpa roadmap yang terstruktur, lanjutnya, menjadikan para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri karena peran dan fungsi mereka menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya.

Tag:  #pemerintah #perlu #segera #susun #roadmap #bioethanol #pengamat #harusnya #dipajaki #karena #bukan #untuk #miras