Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Batal? Ini Kata Pemprov Jakarta

– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta jadi Rp 5.000 resmi ditunda.

Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinilai belum stabil.

Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menyatakan bahwa keputusan penundaan ini merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat demi menjaga stabilitas ekonomi sosial.

"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," kata Nirwono dalam diskusi "Catatan Transportasi Awal Tahun 2026" di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dengan penundaan ini, tarif layanan bus Transjakarta dipastikan tetap berada di angka Rp 3.500, sekaligus membatalkan kabar yang beredar sebelumnya mengenai rencana kenaikan tarif menjadi Rp 5.000.

Efisiensi anggaran dan pemotongan subsidi

Meski tarif dipastikan tidak naik dalam waktu dekat, Pemprov DKI kini tengah menghadapi tantangan besar terkait efisiensi anggaran.

Nirwono menjelaskan adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berimbas pada kajian pengurangan subsidi.

KOMPAS.com/HAFIZH WAHYU DARMAWAN Layanan Transjakarta di Bundaran HI kembali dibuka

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran yang disepakati dengan kebutuhan operasional ideal:

• Subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026: Rp 3,7 triliun.
• Realisasi Anggaran 2025: ± Rp 4,1 triliun.
• Kebutuhan Layanan Ideal: Rp 4,8 triliun.

Nirwono memperingatkan bahwa jika anggaran hanya berhenti di angka Rp 3,7 triliun, maka keberlangsungan layanan publik ini akan terancam.

“Kalau anggarannya hanya Rp 3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” tegasnya.

Solusi melalui APBD Perubahan

Untuk memastikan armada Transjakarta tetap beroperasi normal tanpa menurunkan kualitas layanan hingga akhir tahun, Pemprov DKI berencana mengajukan tambahan anggaran pada pertengahan tahun 2026.

“Selisih anggaran sekitar Rp 1,1 triliun akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” tutur Nirwono.

Hingga saat ini, kebijakan pengurangan subsidi masih bersifat kajian internal yang sedang dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI menegaskan bahwa segala keputusan nantinya akan tetap mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat.

"Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Tag:  #tarif #transjakarta #naik #jadi #5000 #batal #kata #pemprov #jakarta