VIDEO EKSKLUSIF Hasan Nasbi: Mengapa Pembicaraan Prabowo-Jokowi Selalu Dipermasalahkan?

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari sejak dilantik pada Oktober 2024.

Banyak kebijakan signifikan dan keputusan cepat yang telah diambil untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengungkapkan sejumlah hal penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo tidak memberikan target khusus untuk 100 hari kerja Kabinet Merah-Putih.

Namun, ia menegaskan Presiden memiliki kerangka kerja yang lebih besar untuk lima tahun, yang mencakup visi-misi, Program Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat.

Program lima tahun ini, lanjut Hasan, kemudian diturunkan menjadi program tahunan yang lebih spesifik.

Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam wawancara eksklusif program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), di Studio Tribunnews, Jakarta, Kamis (14/1/2025).

Meski demikian, Hasan menjelaskan dalam tiga bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, banyak kebijakan yang dapat dijalankan dengan cukup cepat. 

Bahkan, dalam dua pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo sudah menandatangani peraturan pemerintah mengenai pemutihan utang bagi UMKM, koperasi, petani, dan nelayan yang kesulitan membayar kewajiban mereka.

Dengan pemutihan ini, mereka bisa kembali mengakses layanan perbankan yang sebelumnya terbatas karena utang yang belum terbayar atau agunan mereka yang rusak akibat bencana, seperti banjir rob di pesisir.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Dalam wawancara tersebut, Hasan Nasbi banyak membahas tentang kinerja Kabinet Merah-Putih selama 100 hari terkini. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kenaikan PPN yang hanya diberlakukan untuk barang mewah. Menurut Hasan, kebijakan ini dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat.

Pada 6 Januari lalu, pemerintah juga meresmikan program besar lainnya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut Hasan sudah dilaksanakan meskipun belum memasuki periode 100 hari.

Ia juga menambahkan Presiden Prabowo berusaha dengan cepat meyakinkan negara-negara sahabat untuk berinvestasi di Indonesia, dengan mendapatkan komitmen dari Cina, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Inggris.

Salah satu faktor yang mendukung kinerja kabinet adalah kekompakan tim. Hasan merasakan adanya kedekatan yang semakin kuat di antara anggota kabinet.

"Dugaan saya, salah satu penyebabnya adalah retreat di Magelang, yang memungkinkan para anggota kabinet saling mengenal lebih baik."

"Momen kebersamaan itu membuat suasana kerja lebih cair, yang mempermudah pengambilan keputusan dengan cepat," terang Hasan.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan 'kado' lain untuk rakyat yang akan dimulai pada Februari 2025.

Program tersebut adalah pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Komunikasi Prabowo dengan Jokowi dan Peluang Bertemu Megawati

Hasan Nasbi juga membahas mengenai komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ia menjelaskan selama ini Presiden Prabowo selalu membuka komunikasi dengan semua pihak, tidak hanya dengan Jokowi.

Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan ketika Prabowo berkomunikasi dengan Jokowi.

"Pertanyaan saya, kenapa orang jadi mempermasalahkan ketika Pak Prabowo punya komunikasi dengan Pak Jokowi?"

"Kemarin Pak Prabowo komunikasi dengan Pak Emil Salim. Ketika Pak Emil Salim ngasih wejangan, Pak Prabowo catat. Ada fotonya, mencatat. Pak Prabowo catat," ujar Hasan.

Informasi dihimpun, pertemuan Prabowo dengan ekonom senior, pemerhati lingkungan hidup, sekaligus menteri era Presiden Soeharto yakni Emil Salim, digelar di kediaman Emil di Jakarta pada Rabu (22/1/2025) kemarin.

Menurut Hasan, pertemuan Prabowo dengan Emil, serta dengan tokoh senior, mantan presiden, atau siapapun, adalah hal yang wajar demi kebaikan bangsa.

Bahkan, menurutnya, komunikasi Prabowo dengan Jokowi selama ini tidak perlu diperdebatkan atau dibenturkan dengan munculnya wacana tentang pertemuan Prabowo dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Kenapa enggak (pertemuan dengan Megawati-red)?"

"Dan tidak perlu juga dibenturkan dengan Pak Jokowi."

"Pak Prabowo berhak bertemu dengan siapa saja, termasuk Bu Mega," ucap Hasan.

Menurutnya, pertemuan antara tokoh-tokoh di Indonesia adalah hal yang baik.

Justru, katanya, hal yang tidak baik adalah ketika tokoh-tokoh bangsa tidak bertemu.

"Kalau bisa bertemu, harusnya bagus, harusnya senang begitu, loh. Senang kalau bertemu itu," kata Hasan.

Hasan juga menjawab terkait anggapan yang menyatakan pertemuan Prabowo dengan Megawati akan memberi peluang kepada PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Menurutnya, hal tersebut bukanlah masalah.

"Kan nggak ada masalah juga. Ya, kalau orang mau di luar (pemerintahan), itu nggak apa-apa; di dalam (pemerintahan) juga bagus."

"Jadi menurut saya, nggak ada yang harus dipersoalkan. Di luar tidak harus dipersoalkan. Di dalam juga jangan dipersoalkan."

"Ini kan soal pilihan. Soal pilihan yang keduanya boleh," ungkap Hasan.

"Kan nggak ada yang tiba-tiba di luar jadi bagus, di dalam jadi jelek. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut saya, kira-kira kasih timbangan yang fair saja," jelasnya.

Namun, soal kapan tepatnya Prabowo akan bertemu Megawati, ia menegaskan hanya kedua tokoh itu yang mengetahuinya.

Di sisi lain, ia memandang pertemuan kedua tokoh tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

"Tapi yang tahu mereka berdua. Tapi sangat mungkin. Tidak mustahil. Kalau untuk pertemuan-pertemuan itu, tidak mustahil sama sekali. Beliau berdua (Prabowo dan Megawati) tidak ada masalah apa-apa," ucap Hasan.

Soal Pagar Laut

Hasan Nasbi mengatakan, perintah Presiden Prabowo sangat tegas soal pagar laut misterius di Perairan Tangerang sepanjang lebih dari 30 Km.

Terkait hal itu, kata dia, presiden menegaskan tidak ada keistimewaan bagi pelanggar hukum.

"Jadi kalau dari Presiden perintahnya kalau yang melanggar hukum ya, nggak ada kesitimewan lah."

"Jadi siapapun tidak boleh melanggar hukum di Republik Indonesia," ujar Hasan.

"Kalau misalnya hal-hal seperti itu tidak semestinya, melanggar aturan, secara prosedur tidak benar, ya itu harus dibereskan. "

"Dan penegak hukum kan harus masuk ke sana," ujarnya.

Hasan mengatakan munculnya kesan  kementerian dan lembaga tidak kompak soal masalah tersebut karena adanya informasi yang sepotong-sepotong.

Terkait itu, tercatat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan TNI AL sempat mempunya pandangan berbeda soal pagar laut.

Namun, akhirnya keduanya beserta unsur-unsur pemerintah lain sepakat untuk melakukan pembongkaran pagar laut tersebut.

KKP, TNI AL beserta sejumlah instansi pemerintah dan nelayan pun akhirnya mulai kembali membongkar pagar laut pada Rabu (22/1/2025) kemarin dengan disaksikan Anggota Komisi IV DPR RI.

Informasi dihimpun, hari ini proses pembongkaran pagar laut itu masih dilakukan.

Dengan demikian, Hasan memandang kesan yang muncul itu merupakan bagian dari koordinasi saja.

Saat ini, kata dia, unsur pemerintah telah melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut.

Ia pun meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan penegak hukum terkait pagar laut tersebut.

"Jadi sekarang fisiknya itu sudah dilakukan pembongkaran, kita tunggu saja hasil penyelidikan dari penegak hukum," kata Hasan.

Hasan juga menjawab soal rencana pemerintah meninjau ulang sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) mengingat pagar laut di Tangerang tersebut dikait-kaitkan dengan PSN yang berlokasi di dekatnya.

Ia menjelaskan apa yang kemudian akan ditinjau ulang oleh pemerintah mencakup sejumlah hal di antaranya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PSN, bukan PSN itu sendiri.

"Jadi bukan masalah di Proyek Strategis Nasionalnya."

"Yang jadi masalah adalah pelanggaran-pelanggarannya.."

"Jadi kalau hal melanggar ya mau Proyek Strategis Nasional, mau enggak kan, jangan berlindung dibalik 'kami kan Proyek Strategis Nasional boleh dong kami melanggar'."

"Enggak begitu, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu," ujar dia.(*)

Mari saksikan video wawancara eksklusifnya dalam program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), hanya di Kanal YouTube Tribunnews!(*)

Tag:  #video #eksklusif #hasan #nasbi #mengapa #pembicaraan #prabowo #jokowi #selalu #dipermasalahkan