Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut yang Menghebohkan di Tangerang

– Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1/2025) pagi.

Jajaran Komisi IV DPR RI berangkat meninjau lokasi pagar laut sejak pukul 08.00 WIB.

“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Titiek berangkat ke lokasi bersama jajarannya, di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

Dihubungi terpisah, Daniel Johan membenarkan bahwa jajarannya hari ini akan sidak pagar laut di Tangerang.

“Sidak pagar laut,” ujar Daniel, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Setelah sidak, Komisi IV DPR RI baru akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono.

Daniel menyebut rapat kerja bersama Menteri KKP digelar keesokan harinya pukul 14.00 WIB.

“Besok (rapat bareng menteri KKP) jam 14.00 WIB. Sidak lapangan dulu baru panggil menteri,” ujar dia.

Sebagai informasi, keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.

Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.

Selain itu, ada kekhawatiran pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.

Terkait pemilik pagar laut ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.

"Kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sekelompok nelayan yang mengaku sebagai pihak yang memasang pagar laut tersebut, namun mereka belum memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan," ujar Trenggono, pada Minggu (19/1/2025) di Bali.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyelidikan terkait asal-usul dan tujuan pagar laut ini juga masih berlangsung.

Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang.

Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

"Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos," ujar Nusron, dalam keterangan pers, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV pada Senin (20/1/2025).

Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB.

Tag:  #komisi #sidak #pagar #laut #yang #menghebohkan #tangerang