Krisis Air Jadi Lumbung Bisnis Oligarki Hingga Pelecehan Seksual di KRL Tidak Ditindak

Krisis air yang terjadi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditengarai Greenpeace Indonesia bakal menjadi lumbung bisnis baru oligarki. Persoalan tersebut mencuat seiring persoalan air bersih di wilayah tersebut.

Selain itu, korban pelecehan seksual kembali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak aparat kepolisian lantaran laporannya tidak ditindaklanjuti.

Dua berita tersebut menjadi pilihan Redaksi dalam seminggu terakhir. Selain itu, persoalan anggaran makan siang bergizi yang menjadi program Prabowo-Gibran menjadi sorotan dan juga rencana penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di tingkat SMA menjadi polemik. Berikut berita-berita pilhan dari selama seminggu terakhir.

1. Krisis Air di IKN Bakal Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Begini Penjelasan Greenpeace

Baca Juga: Jokowi Wajib Evaluasi Amdal Sebelum Ngantor di IKN, Greenpeace: Hak Masyarakat Harus Dipenuhi!

Foto memperlihatkan bendera nasional Indonesia berkibar di atas kompleks Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang mengalami kondisi krisis air.

Hal tersebut dikatakan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan kalau krisis tersebut sebenarnya sudah terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Kemudian makin parah saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun IKN.

2. Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan

Foto menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru di masa depan di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]

Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) disebut tengah mengalami krisis air. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disarankan untuk dihentikan sementara.

Baca Juga: Usai Ungkit Masalah Air dan Listrik, Jokowi Tinggal Tunggu 'Lampu Hijau' buat Ngantor di IKN

Greenpeace Indonesia menemukan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.

3. Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus Pemerintah, Ortu Siswa SMA di Jakarta Protes: Bikin Anak Gak Terarah Mau ke Mana

Ilustrasi Siswa--Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus Pemerintah, Ortu Siswa SMA di Jakarta Protes: Bikin Anak Gak Terarah Mau ke Mana. (pixabay)

Dihapusnya jurusan IPA, IPS, dan bahasa untuk murid SMA di Jakarta menuai gelombang protes dari orang tua murid. Pasalnya, penghapusan jurusan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI  Jakarta membuat para murid bingung untuk menentukan pilihan jika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Bella (bukan nama sebenarnya), salah satu orang tua murid pun mengaku geram dengan penerapan tersebut. Sebab, anaknya kini duduk di kelas 2 SMA Negeri di Jakarta yang telah mulai menerapkan bagian dari kurikulum merdeka belajar tersebut.

4. Miris! Pelecehan Seksual di KRL Tak Ditindak, Korban: Polisi Tak Lindungi Perempuan?

Ilustrasi pelecehan seksual pada perempuan [suara.com/Eko Faizin/egiapriyanti]

Pelecehan seksual di transportasi umum masih saja terjadi. Seorang korban perempuan berinisial Q berbagi pengalaman pahit tersebut saat naik kereta Komuter Bogor-Jakarta.

Q bercerita dirinya direkam tanpa izin oleh orang yang tak dikenalnya ketika kereta baru melaju dari Manggarai hendak menuju Cikini. Kejadian itu terjadi pada Selasa, 16 Juli 2024, sekira jam 20.15 WIB. Mulanya, Q naik kereta dari Stasiun Duren Kalibata hendak menuju Jakarta Kota.

5. Makan Siang Gratis Prabowo Turun Jadi Rp 7.500 Per Porsi, Muhadjir Effendy: Itu Sangat Besar

Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. (Suara.com/Lilis)

Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengomentari nominal biaya makan bergizi yang diproyeksikan menjadi sekitar Rp7.500 per anak.

Menurutnya, biaya tersebut sudah sangat besar untuk di beberapa daerah. Padahal, awalnya anggaran untuk program ini per anak Rp 15.000.

Tag:  #krisis #jadi #lumbung #bisnis #oligarki #hingga #pelecehan #seksual #tidak #ditindak