Nomenklatur Utusan Presiden Opsional, Posisi Miftah Maulana Tak Wajib Diisi Pengganti

– Mundurnya Miftah Maulana Habiburrahman dari posisi utusan presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan memantik spekulasi terkait nama pengganti. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pengisian jabatan tersebut opsional.

Ketua harian Partai Gerindra itu mengatakan, jabatan utusan khusus presiden tidak memiliki nomenklatur yang disebut secara eksplisit di struktur kabinet. Karena itu, saat kosong, posisi tersebut tidak harus segera diisi atau digantikan layaknya jabatan menteri.

”Posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi,” ujarnya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12) malam.

Bertempat di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Jogjakarta, Miftah mengumumkan mundur pada Jumat (6/12) siang. Penceramah berambut gondrong itu menjadi sasaran kecaman setelah beredar video olok-oloknya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji dalam sebuah pengajian. Meski pria kelahiran Lampung itu sudah mendatangi Sunhaji di kediamannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk meminta maaf, sorotan tajam tetap mengarah kepadanya.

Dasco menjelaskan, nomenklatur utusan presiden bidang kerukunan beragama sengaja dibuat Prabowo untuk mengakomodasi Miftah yang selama ini memiliki perhatian terhadap toleransi umat beragama. Di sisi lain, Prabowo juga menerima banyak masukan terkait situasi keagamaan di daerah yang kurang memadai. Termasuk dari segi prasarana.

Disinggung soal wacana sertifikasi juru dakwah yang kembali menguat, Dasco belum bisa berbicara banyak. Sebab, saat ini DPR tengah menjalani reses. ”Saya nggak bisa berkomentar lebih lanjut karena menyangkut hal teknis itu ada di komisi VIII,” ungkapnya.

Tanggapan PKB

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid masih berharap Miftah tidak melepas posisinya sebagai utusan presiden. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, Miftah bisa memberikan kontribusi kepada Presiden Prabowo untuk membangun relasi keumatan.

Karena itu, Prabowo juga diminta untuk tidak menerima pengunduran diri Miftah. ”Sebab, sejatinya Gus Miftah ini juga pro-wong cilik. Saya sangat yakin Gus Miftah akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keumatan,” imbuhnya.

Baginya, peristiwa cemoohan terhadap Sunhaji sudah selesai karena keduanya telah saling memaafkan. Sebagai manusia, siapa pun, termasuk kiai, tidak luput dari salah. (far/c19/ttg)

Tag:  #nomenklatur #utusan #presiden #opsional #posisi #miftah #maulana #wajib #diisi #pengganti