Netralitas Dewan Etik Persepi Dipertanyakan Setelah Beri Sanksi Poltracking

    - Netralitas Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepsi) dipertanyakan dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking. Sebab, Anggota Dewan Etik Persepi yakni Saiful Mujani juga merupakan pemilik lembaga survei.   “Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?," kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Karim Suryadi kepada wartawan, Senin (11/11).   Pasalnya, Saiful Mujani merupakan pendiri LSI dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada 2005 hingga 2007. Kemudian pada 2011, Saiful Mujani mendirikan lembaga survei dan konsultasi politik yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).   Karena itu, Karim meragukan netralitas dari dewan etik persepi. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Persepi dengan anggota dewan etik yang merupakan pemilik lembaga survei bisa berpotensi besar menyebabkan konflik kepentingan.   Apalagi, telah beredar luas group chat Persepi yang dimotori oleh Saiful Mujani menargetkan hasil survei Poltracking Indonesia yang berbeda dari LSI di Pilkada DKI Jakarta. Di mana dalam survei tersebut Poltracking menemukan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.   Kemudian, paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.   Sementara, hasil jajak pendapat LSI memperlihatkan Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Namun, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.   

  Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen. Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.    Karena perbedaan hasil survei tersebut, Saiful Mujani mengutarakan maksudnya untuk mengadili dan memecat Poltracking dari Persepi.   "Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," pungkas Karim.  

Tag:  #netralitas #dewan #etik #persepi #dipertanyakan #setelah #beri #sanksi #poltracking