Soal Pangkat Jenderal Kehormatan Untuk Prabowo, Usman Hamid: Dari Segi Moral dan Etika Problematis

- Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Presiden Joko Widodo problematis.

Menurutnya, presiden mungkin tak akan terhalang secara politik untuk melakukan keputusan tersebut.

"Tapi dari segi moral dan etika tentu menjadi keputusan yang problematis," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Sementara secara hukum khususnya hukum internasional hak asasi manusia maupun hukum pidana internasional, kata dia, keputusan itu tidak akan diterima sebagai alasan untuk pencucian dosa pelaku pelanggaran HAM yang berat.

Ia mengingatkan agar pemberian pangkat kehormatan jangan sampai dipandang untuk "mencuci" kontroversi masa lalu karir militer Prabowo.

"Jangan sampai pemberian pangkat kehornatan akan dipandang 'mencuci' kontroversi masa lalu karir militer Prabowo terkait pelanggaran HAM di masa lalu. Impunitas tetap tidak boleh dibiarkan atau dinormalkan," kata Usman.

Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo akan hadir dalam acara Ralim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Selasa (27/2/2024) besok.

Dalam acara tersebut pula rencananya Presiden Joko Widodo akan memberingkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo.

"Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima Keppres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Dahnil menjelaskan kenaikan pangkat secara istimewa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

Ia mengatakan hal yang sama juga pernah diperoleh oleh Soesilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, AM Hendropriyono dan beberapa tokoh militer lainnya.

"Pemberian Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada presiden untuk diberikan jenderal penuh," kata dia.

"Dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI," sambung dia.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid juga mengaku telah mendengar kabar tersebut.

Meutya pun rencananya juga akan turut menghadiri kegiatan yang sama.

"Dari teman-teman media dengarnya (soal kabar itu) Nanti kita tunggu saja ya esok. Insya Allah esok saya hadir juga," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Ia mengaku tidak kaget apabila penyerahan kenaikan pangkat kehormatan tersebut jadi dilaksanakan besok.

Hal tersebut, kata dia, karena Prabowo juga sebelumnya pernah mendapatkan empat tanda bintang kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun 2022.

Empat bintang kehormatan dimaksud adalah Bintang Yudha Dharma Utama yang disematkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Bintang Kartika Eka Paksi Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Bintang Jalasena Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Kita lihat esok. Tapi jika iya saya tidak terlalu terkejut. Beliau sebelumnya kan sudah diberikan juga empat bintang kehormatan atas prestasi-prestasi beliau. Penyerahan Jendral kehormatan juga sudah pernah terjadi sebelumnya," kata dia.

Tag:  #soal #pangkat #jenderal #kehormatan #untuk #prabowo #usman #hamid #dari #segi #moral #etika #problematis