Eks Ketua MK Arief Hidayat soal Pilkada via DPRD: Ongkosnya Murah, tapi Menyimpang

- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menilai ada penyimpangan lewat mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) via DPRD.

Pasalnya, mekanisme pilkada tidak langsung tersebut pernah diterapkan di Indonesia pada awal era reformasi.

Salah satu penyimpangan yang muncul dari sistem tersebut adalah transaksi politik dari calon kepada daerah untuk mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPRD.

"Lima puluh persen plus satu anggota DPRD dibeli, jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi gubernur. Memang ongkosnya murah, tetapi tidak demokratis dan itu penyimpangan," ujar Arief dalam program siniar Gaspol di YouTube Kompas.com, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: Arief Hidayat: Pilkada Lewat DPRD Bertentangan dengan Putusan MK

Atas dasar penyimpangan tersebut, akhirnya sistem pilkada diubah dengan mekanisme rakyat memilih secara langsung.

Namun ia tidak menampik, sistem pilkada langsung juga menimbulkan persoalan lain, seperti politik uang hingga konflik horizontal.

"Money politics, konflik horizontal antarpendukung, kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi banyak sekali permohonan sengketa. Ongkosnya jadi besar," nilai Arief.

Oleh karena itu, persoalan terkait pilkada akan selalu menimbulkan perdebatan jika yang diubah hanya soal sistem pemilihannya yang langsung atau tidak langsung.

Baca juga: PKB Sebut Prabowo Simpulkan Pilkada Lebih Baik Lewat DPRD

Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak akan menyelesaikan persoalan, jika tidak disertai perbaikan kultur hukum.

"Dari sisi teori, sistem itu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Strukturnya sudah digeser, substansinya digeser, tetapi kulturnya tidak berubah," ujar Arief.

KOMPAS.COM/HANDOUT Ilustrasi Pilkada

5 Partai di DPR Dukung Pilkada via DPRD

Sebelumnya, sebanyak lima partai politik di DPR telah menyatakan dukungannya terhadap usulan kepala daerah dipilih DPRD.

Kelimanya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

Baca juga: Sikap PSI soal Pilkada Lewat DPRD, Kaesang: Satu Suara dengan Rakyat

Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Di samping itu, ia menyorot ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.

Oleh karena itu, Partai Gerindra dalam posisi mendukung usulan agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," ujar Sugiono.

Baca juga: Lawan Arus Tolak Pilkada Lewat DPRD, Politikus PDI-P: Kami Memang Penjaga Konstitusi

Terbaru, Partai Demokrat turut menyatakan dukungannya terhadap usulan kepala daerah dipilih DPRD.

Padahal pada masa lalu, sistem pemilihan itu digagalkan oleh Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya berada pada barisan yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi wacana tersebut.

Baca juga: Pemerintah Jengah, 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak Pilkada Langsung

Posisi Partai Demokrat, kata Herman, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara, untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," kata Herman dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

"Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," sambungnya.

Tag:  #ketua #arief #hidayat #soal #pilkada #dprd #ongkosnya #murah #tapi #menyimpang