Prabowo Keluar dari Bayang-bayang Jokowi

PRESIDEN Prabowo Subianto telah memerintah Indonesia lebih dari setahun. Dalam periode itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen--terdongkrak kinerja ekonomi kuartal keempat yang mencapai 5,39 persen.

Sebagian pihak menyebut kinerja ini lumayan. Sementara mereka yang kritis berseloroh "tanpa melakukan apa-apa atau autopilot, kinerja ekonomi segitu sudah di tangan".

Namun, masih ada bisik-bisik yang menganggap Presiden Prabowo di bawah bayang-bayang pendahulunya.

Said Didu, salah seorang tokoh kritis yang diundang ke rumah presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, baru-baru ini mengatakan bahwa presiden tak ingin publik salah paham.

"Jangan menganggap saya ini di bawah bayang-bayang Jokowi," ujar Said Didu menirukan kalimat Presiden Prabowo saat menjadi tamu di program Rosi, Kompas TV, 12 Februari 2026.

Itu berarti Prabowo concern dengan bisik-bisik tadi. Hubungan Prabowo dan Joko Widodo, presiden pendahulunya, adalah gambaran unik dan khas politik Indonesia.

Melayari fase ketegangan (kontestasi politik elektoral) hingga kemudian melupakan fase itu dan pindah menjadi kerja sama (berkongsi di pemerintahan).

Mari menandai waktu. Hanya sepekan selepas pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden nomor 13/TNI/tahun 2024. Kepres ini menganugerahkan pangkat secara istimewa, yakni Jenderal TNI kehormatan, kepada Prabowo Subianto.

Pada 28 Februari, atau sepekan setelah kepres itu terbit, Joko Widodo yang saat itu presiden menyematkan jenderal bintang empat kepada Prabowo.

Putra Sumitro Djojohadikusumo itu pun menjemput mimpinya yang sempat kandas akibat kejadian di tahun 1998 yang bikin dia terpental karena diberhentikan dari dinas keprajuritan di tentara nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Heroisme Jokowi dan Teka-teki Gibran

Ada yang menyebut ini semacam "utang budi" Prabowo kepada Jokowi. Saat itu, pertanyaan kenapa pangkat jenderal kehormatan baru diberikan dan mengapa usai pesta demokrasi, Pemilu 2024, mencuat.

Dalam relasi dengan Jokowi, yang belakangan diakui Prabowo sebagai mentornya, ada sejumlah titik balik dalam sepak terjang politik Prabowo.

Pertama, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung dengan kabinet Indonesia Maju, pada Oktober 2019. Ini sangat monumental sebab seteru atau rival Jokowi di Pilpres 2019 dan 2014 itu bergabung dalam kabinet: Menjadi Menteri Pertahanan.

Imbas tak terperi dari keputusan "meruntuhkan tembok" perseteruan Jokowi versus Prabowo (sempat direpresentasikan sebagai "cebong" versus "kampret") itu membuat kekuatan penyeimbang (checks and balances) di DPR berkurang secara drastis.

Praktis sejak saat itu kekuatan oposisi melemah dalam batas yang paling mengkhawatirkan selama era reformasi.

Kedua, titik balik berikutnya lebih mengejutkan lagi saat Prabowo berduet dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Duet ini hasil dari kesepakatan "mau sama mau", "tahu sama tahu" serta menegaskan pertemuan dan persatuan ide-ide politik Prabowo dengan Jokowi--seteru yang kemudian bersalin rupa menjadi guru dan murid.

Dengan Prabowo terpilih sebagai nakhoda republik, konsep dan program pembangunan yang digagas Jokowi selama sepuluh tahun berkuasa di negeri kita lebih berpeluang dilanjutkan.

Isyarat ini terbaca betul saat mendapati 17 menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi dipercaya oleh Prabowo untuk membantunya di kabinet Merah Putih.

Dalam politik mutakhir Indonesia, sosok Prabowo hari ini, tak dapat dipisahkan dari Jokowi. Dia memang masih Prabowo tahun 2014 yang menjajakan ide populisme progresif.

Namun, ia tidak bisa menepis pengaruh dan faktor Jokowi sebagai bidan lahirnya duet Prabowo-Gibran.

Dan fakta itu seolah membenarkan spekulasi dan hipotesis bahwa Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi.

Di bawah bayang-bayang seseorang bisa bermanfaat, dapat juga menangguk mudharat. Di sini Prabowo bertemu dilema.

Satu sisi, sang presiden memiliki kewajiban mewujudkan ide keberlanjutan program pembangunan pendahulunya itu.

Sisi lain, Prabowo berasal dari satu poros politik lain, yakni Partai Gerindra, yang tentu saja beda dengan haluan politik yang membentuk dan melahirkan Jokowi, yaitu PDI Perjuangan--betapa pun akhirnya Jokowi berpisah jalan dan lalu dipecat oleh partai banteng moncong putih itu. Belakangan Jokowi lengket dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Baca juga: Sepotong Misteri Revisi UU KPK di Era Jokowi

Sulit diingkari politik Indonesia memang unik dan khas: Menganut sistem multipartai di mana jarak atau perbedaan ideologi antarpartai politik begitu rapat, sehingga menjadi insentif pengelompokan atau koalisi politik yang cair.

Prabowo meneruskan atau melanjutkan ide dan program dari presiden pendahulu yang notabene bukan berasal dari partai yang sama.

Ini khas Indonesia, beda dengan Amerika Serikat di mana kalau Kamala Harris menang atas Donald Trump dalam Pilpres AS 2024, Kamala pasti melanjutkan program Joe Biden yang berasal dari kapal yang sama, Partai Demokrat.

Kalau begitu, di mana relevansi keberlanjutan yang diusung Prabowo? Tentu saja ini berkaitan dengan komitmen dan janji-janji yang disampaikan Prabowo-Gibran dalam kampanye.

Ada kewajiban etis untuk menepatinya, dan karena etika itu, praktis Jokowi sebagai ide, ilham, atau inspirasi tak dapat ditolak atau ditanggalkan oleh Prabowo.

Apa yang dapat ditafsirkan atas penambahan kata "hilirisasi" pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi? Ini jelas menunjukkan program hilirisasi akan diteruskan, bahkan cakupannya diperluas hingga komoditas pangan.

Namun, apakah 17 menteri atau wakil menteri yang pernah menjadi anggota kabinet Jokowi merupakan insentif agar Pemerintahan Prabowo melaju kencang?

Saya pinjam hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios). Survei ini berbasis "expert judgement" terhadap 95 jurnalis dari 44 media massa untuk melihat rapor 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil dari survei yang dirilis 21 Januari 2025 itu memaparkan, empat menteri bekas anggota kabinet Jokowi masuk 10 menteri dengan kinerja buruk serta empat anggota kabinet Jokowi lainnya nangring di 10 besar menteri terbaik.

Artinya bekas anggota kabinet Jokowi yang saat ini duduk di kabinet Merah Putih bukan jaminan mutu. Sebagian dinilai punya kinerja buruk, tapi sebagian lagi memiliki kinerja baik--setidaknya menurut hasil survei Celios.

Setahun Prabowo-Gibran (Oktober 2025), Celios juga melaksanakan survei serupa. Hasilnya, tiga menteri kabinet Jokowi yang saat ini dipercaya menjadi menteri di kabinet Merah Putih masuk peringkat enam menteri dengan kinerja terburuk.

Presiden Prabowo membantah ia menggunakan orang-orang Jokowi di kabinetnya, sebab menurut Prabowo, para menterinya itu "merah putih".

Dengan begitu keberadaan menteri eks skuad kabinet Jokowi bukan jaminan. Dan Prabowo dalam sekian reshuffle kabinet tidak sungkan untuk mengganti menteri atau pejabat yang dulu berkiprah di kabinet Jokowi.

Budi Gunawan, kepala BIN (2016-2024) di masa Jokowi, terpental dari jabatannya sebagai menteri koordinator politik dan keamanan saat reshuffle awal September 2025.

Baca juga: Ketika Guru Honorer Dipidana, Rangkap Jabatan Elite Tetap Lumrah

Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya diganti dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Semua orang tahu reputasi Sri Mulyani sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Belum lagi jaringan internasionalnya.

Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Ia sempat mengajukan pengunduran diri, tapi ditolak oleh presiden.

Belakangan, konsultan politik yang membantu kemenangan Jokowi di Pilkada Jakarta tahun 2012 itu, tergusur.

Belum lagi menteri pemuda dan olahraga dari Golkar yang lalu diganti dengan Erick Thohir.

Sejak 20 Oktober 2024, jubah Prabowo adalah presiden, seorang presiden kedelapan dari republik yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta ini. Dia bukan lagi pembantu presiden, menteri pertahanan.

Saya kira sejak memanggil calon menteri ke Kertanegara, memberi pembekalan di Hambalang dan Magelang, serta mengangkat para pembantunya itu, Prabowo tahu dengan pasti bahwa ia wajib menjadi diri sendiri.

Belakangan, Said Didu meyakini bahwa Presiden Prabowo tidak berada di bawah bayang-bayang.

Salah satu cara termudah untuk menjadi diri sendiri adalah lekas lepas dari bayang-bayang. Prabowo harus menunjukkan itu untuk sejumlah hal berikut.

Pertama, ihwal kepala Polri. Orang nomor satu di Trunojoyo itu telah menduduki jabatannya selama lima tahunan sejak Januari 2021.

Presiden wajib menimbang ini baik-baik sebab sebagian pengkritik menyamakan reformasi Pori dengan mengganti Kapolri.

Reformasi Polri lebih dari itu, tak sama dengan mengganti Kapolri. Namun, bisa juga reformasi di institusi kepolisian membutuhkan sosok pemimpin baru--terlebih perwira tinggi polisi telah lama antre menunggu.

Kedua, menyangkut reformasi Polri, Presiden Prabowo sebaiknya firm akan menaruh institusi ini tetap di bawah presiden atau Kementerian (baru atau yang telah ada seperti Kementerian Dalam Negeri).

Rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah seyogianya didengar dan jadi dasar mengambil keputusan.

Pokok dan inti dari reformasi Polri ada dua, yakni mengusir dan melenyapkan budaya kekerasan dari institusi Polri serta menempatkan Polri sebagai penegak hukum yang kian tepercaya.

Tugas lain semacam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hal-hal administrasi lain bisa diberikan pada kementerian atau institusi lain.

Insiden pemukulan oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga menyebabkan seorang anak tewas adalah alarm yang menjadi perhatian serius presiden.

Prioritas utama reformasi Polri adalah menyemai budaya antikekerasan. Dan itu tidak identik dengan menempatkan Polri di bawah Kementerian.

Ketiga, menyangkut UU KPK, Presiden Prabowo sesungguhnya ingin beleid ini diubah atau tidak. Jika diubah, apakah itu dengan kembali ke UU KPK lama sebelum direvisi (Jokowi setuju opsi ini), atau revisi UU KPK secara terbatas.

Publik ingin tahu karena pemerintah ambigu soal ini. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut akan mengkaji, tapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah ada pembicaraan soal kembali ke UU KPK yang lama saat presiden berbicara dengan tokoh kritis di akhir Januari lalu.

Keempat, Presiden Prabowo memiliki peran yang strategis dalam revisi UU Pemilu dan UU politik lainnya. Apa posisinya ihwal presidential threshold yang telah dihapus Mahkamah Konstitusi?

Baca juga: Mindset Tempur Brimob di Balik Tewasnya Arianto Tawakal di Tual

Bagaimana dengan parliamentary threshold, jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal, hingga larangan jabatan wakil menteri menjadi komisaris BUMN?

Jika lebih substantif, publik ingin Presiden Prabowo lebih clear dengan rangkap jabatan ketua umum parpol dengan menteri.

Kecuali Partai Gerindra, Nasdem, PKS dan PDI Perjuangan, ketua umum parpol pemilik kursi di DPR juga menjadi menteri dan Menko di kabinet Merah Putih.

Ketua umum partai sebaiknya mengurus parpol saja. Kalau memilih jadi anggota kabinet, ia harus mundur dari jabatan di parpol.

Setidaknya ini mengurangi conflict of interest dan menegaskan prinsip "saat di pemerintahan atau kabinet, seluruh waktu menteri cuma untuk negara (Indonesia)".

Publik berharap Presiden Prabowo berani dan tegas untuk urusan tersebut. Dan cuma presiden yang tahu dan sanggup menjawab bisik-bisik berada di bawah bayang-bayang.

Dengan kontroversi yang melingkupinya, Presiden Prabowo begitu yakin dengan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Ia berani menjadi diri sendiri--dengan mengikuti atau memunggungi arus opini publik yang tidak absolut atau belum tentu benar.

Tag:  #prabowo #keluar #dari #bayang #bayang #jokowi