MBG Vs Guru Honorer: Potret Ketimpangan Kebijakan

PROGRAM Makan Bergizi Gratis andalan Probowo Subianto-Gibran Rakabuming kian mendapatkan sorotan dari publik.

Program ini menuai kontroversi karena diangap menyedot anggaran begitu besar. Anggaran program MBG sebesar Rp 335 triliun dalam RAPBN tahun 2026 didanai dari program efisiensi atau pemangkasan dari anggaran berbagai kementerian/lembaga.

Di sisi lain, nasib guru honorer hingga hari ini masih terkatung-katung. Hasil survei IDEAS menunjukkan 74,3 persen guru honorer diupah di bawah Rp 2 juta per bulan. Bahkan di dalam kelompok ini, 20,5 persen dibayar kurang dari Rp 500.000 per bulan.

Kondisi ini menggambarkan kesenjangan dan ketimpangan terhadap sektor pendidikan terutama dialami oleh guru non-ASN.

Dengan penghasilan yang jauh dari layak, guru honorer terpaksa mencari pandapatan lain di luar honor mengajar di sekolah.

Padahal, mereka menjalankan peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan generasi depan bangsa, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kekurangan guru tetap.

Kondisi ini menjadi paradoks, di satu sisi negara mampu membuat kebijakan berskala besar kepada para siswa di sekolah.

Baca juga: MBG, Guru Honorer, dan Ironi Kesejahteraan Pendidik

Namun di sisi lain, negara seolah abai terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini turut andil dalam meninggkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.

Program populis

Dalam kebijakan publik, program pemerintah semestinya dirancang untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat dengan berbasiskan data dan fakta di lapangan, agar kebijakan pemerintah itu sesuai dengan skala prioritas, target dan sasaran.

Namun pada praktiknya, kerap kali pemerintah lebih menyukai kebijakan populis, yang dianggap berdampak secara langsung, memengaruhi secara emosional dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.

Program MBG merupakan kebijakan populis. Program ini untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, bebas stunting, memiliki kualitas gizi tinggi.

Meskipun demikian, hingga hari ini belum ada pertanyaan dan hasil survei, apakah ada korelasi program MBG dengan tingkat kualitas dan kecerdasan siswa di Sekolah?

Tentu pertanyaan tersebut masih terlalu prematur, karena program MBG masih relatif baru dijalankan. 

Kenyataan di lapangan, masih banyak suara sumbang. Pemerintah memahami betul bahwa MBG adalah program yang mampu memengaruhi persepsi publik.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 15-21 Januari 2026, sebanyak 72,8 persen masyarakat penerima manfaat program MBG menyatakan puas dengan program itu.

Namun demikian, kita perlu membaca kebijakan ini secara kritis, karena kepuasan jangka pendek tidak selalu berkorelasi dengan efektivitas jangka panjang dalam menyelesaikan berbagai persoalan struktural di negeri ini.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa program MBG akan dipertahankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, dalam konteks politik, program MBG merupakan salah satu janji politik Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024. Jika program ini tidak dilanjutkan, maka akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, keberlanjutan program akan menjadi indikator konsistensi pemerintah dan keberlanjutan program sesuai dengan apa yang pernah disampaikan ke publik.

Kedua, program ini memiliki daya tarik populis yang sangat tinggi karena satu-satunya program yang secara langsung bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Dengan hasil yang memuaskan, maka secara politik pencitraan sangat efektif untuk membangun citra pemerintahan yang “pro rakyat kecil”, meskipun praktiknya penuh dengan pro dan kontra.

Baca juga: Stagnasi Gaji Aparatur Negara

Ketiga, secara psiko-politik, program MBG tidak hanya dijadikan alat ukur kepuasan masyarakat saja, tetapi juga berimplikasi terhadap politik elektoral.

Dengan program MBG, pemerintah dianggap sebagai pihak yang peduli terhadap puluhan jutaan masyarakat penerima MBG.

Kondisi ini menciptakan kedekatan emosional, kepercayaan dan loyalitas yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, pada akhirnya akan berimplikasi pada elektoral dalam pemilihan umum tahun 2029.

Menata Ulang Prioritas Kebijakan Publik

Perbandingan antara MBG dan guru honorer mestinya tidak menjadi kebijakan terpisah. Keduanya sama-sama penting.

MBG penting untuk peningkatan gizi siswa, sementara guru honorer penting karena ujung tombak dalam proses pembelajaran secara langsung yang memengaruhi kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa.

Jika mampu membuat kebijakan berskala besar untuk perbaikan gizi peserta didik, semestinya pemerintah juga tidak mengabaikan kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini masih jauh dari layak.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan publik agar memenuhi keadilan dan keseimbangan.

Pertama, kebijakan penerima program MBG semestinya tidak merata kepada seluruh siswa, tetapi menyasar secara selektif kepada sekolah dan siswa yang layak mendapatkan program ini. 

Baca juga: Heroisme Jokowi dan Teka-teki Gibran

Dalam praktiknya, masih banyak ketimpangan dalam pelaksanannya. Justru sekolah-sekolah yang berada di sekitar Jakarta lebih cepat memperoleh program MBG, sementara sekolah-sekolah di pelosok yang rentan belum tersentuh program ini.

Semestinya secara prinsip, kelompok yang memperoleh bantuan program ini adalah mereka yang memang benar-benar membutuhkan dan kurang mampu.

Ini adalah bentuk dari efisiensi program yang melihat skala prioritas, tidak hanya soal distribusi program saja.

Kedua, Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan terhadap masalah guru honorer, terutama terkait kesejahteraan.

Tidak semestinya ada guru honorer yang gajinya Rp 600.000 sebulan, dengan tanggung jawab besar mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tanpa perbaikan serius, maka akan selalu terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan terhadap guru honorer serta berimplikasi pada tingkat kualitas generasi masa depan bangsa.

Tag:  #guru #honorer #potret #ketimpangan #kebijakan