Proyek Geotermal RI Libatkan Perusahaan Terafiliasi Israel, Pemerintah Diminta Evaluasi Konsesi

- Pemerintah melalui Special Mechine Vechicle Kementerian Keuangan (Kemenkeu) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) secara resmi telah menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk turut membiayai eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.

Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan pemenang pelanggan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan pada Senin, 12 Januari 2026.

Terkait itu, Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhma menyampaikan kerja sama itu menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Israel semakin akrab.

Ia menilai bahwa PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.

Menurutnya, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri Palestina. Namun, keterlibatan ekonomi dalam skala sebesar ini memiliki makna politik.

"Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan," kata Zulfikar Rakhma, seperti dikutip dalam laman middleeastmonitor, Senin (16/2).

Ia mengungkapkan, keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam.

Selain itu, risiko lingkungan bukanlah sekadar teori. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.

Di sisi lain, Zulfikar membeberkan bahwa Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya.

Dalam hal ini, menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut.

"Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia," bebernya.

Ia menilai bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah RI dan PT Ormat Geothermal bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan.

"Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan," tuturnya.

Menurutnya, integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakannya akan meluas melampaui satu proyek.

"Itu sebabnya, Pemerintah harus mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera sekaligus melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya," tukasnya.

 

Tag:  #proyek #geotermal #libatkan #perusahaan #terafiliasi #israel #pemerintah #diminta #evaluasi #konsesi