Soal Pembangunan Gedung MUI di Bundaran HI, Golkar: Itu Kebutuhan Strategis, Bukan Kemewahan

Baca 10 detik

• Idrus Marham membela pembangunan gedung MUI sebagai kebutuhan strategis bangsa, bukan sekadar kemewahan fisik.
• Ia menyatakan bahwa isu kesejahteraan rakyat dan pendidikan adalah prioritas kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden.
• Kerusakan infrastruktur di daerah, seperti sekolah bocor, merupakan masalah teknis pelaksana, bukan kegagalan kebijakan pusat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, memberikan respons tegas terkait kritik publik yang membandingkan rencana pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI dengan kondisi infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal.

Kritik tersebut sebelumnya viral melalui video TikTok akun Anton R, yang menampilkan kontras antara rencana gedung mewah di Jakarta dengan kondisi SDN di Kabupaten Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang atapnya bocor dan tidak layak.

Menanggapi hal tersebut, Idrus Marham menegaskan bahwa pembangunan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar fisik.

”Gedung Lembaga Islam Bukan Kemewahan, Tapi Kebutuhan Strategis Bangsa," kata Idrus kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Ia menilai penguatan lembaga keagamaan sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.

Idrus mengingatkan publik agar jeli dalam melihat struktur kerja pemerintahan. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

“Jangan keliru membaca negara, presiden sudah tetapkan kebijakan, masalah ada di teknis pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa isu-isu dasar seperti kemiskinan dan pendidikan sudah masuk dalam agenda utama pemerintah melalui berbagai program nyata. 

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata Idrus.

Terkait adanya sekolah yang rusak di lapangan, Idrus menyebut hal itu merupakan tanggung jawab pelaksana di level teknis, yakni kementerian terkait dan pemerintah daerah, bukan kegagalan kebijakan Presiden.

“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Idrus menegaskan bahwa komitmen Presiden sudah sangat jelas tertuang dalam visi-misi pemerintah. 

“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” tambahnya.

Meski membela arah kebijakan pemerintah, Idrus menyatakan bahwa kritik dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh akun Anton R, adalah hal yang positif. Ia menganggap suara masyarakat sebagai "alarm sosial" agar Presiden dapat mengevaluasi jajaran di bawahnya.

“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan gedung lembaga keagamaan tidak berarti mengabaikan rakyat kecil. 

Tantangan utama saat ini, menurutnya, adalah memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan sinkron agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri.

Tag:  #soal #pembangunan #gedung #bundaran #golkar #kebutuhan #strategis #bukan #kemewahan