Komisi IX Dorong Pemerintah Sosialisasikan soal Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan

- Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah melakukan sosialisasi masif terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pasalnya, banyak masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai PBI tidak tahu bahwa mereka termasuk yang dinonaktifkan dalam pembaruan data.

"Ini perlu dilakukan sosialisasi yang jelas terkait pemutusan keanggotaan di PBI ini. Karena seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut," ujar Nihayatul dalam rapat konsultasi DPR dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Ribuan Pasien Cuci Darah Terdampak Penonaktifan PBI JK, Menkes Ungkap Risiko Fatalnya

Meski sudah ada mekanisme yang jelas dari pemerintah, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti ihwal penonaktifan tersebut.

Dampaknya, banyak peserta yang sebelumnya tergabung dalam PBI baru mengetahui penonaktifannya saat berobat.

"Sehingga seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, harus melahirkan, atau harus berobat yang lainnya, tapi ternyata ketika melakukan pembayaran sudah tidak anggota PBI," ujar Nihayatul.

"Jadi sosialisasi itu penting sekali untuk dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Purbaya Ungkap Biang Kerok Keributan BPJS Kesehatan PBI

15 Juta Masyarakat Mampu Terdaftar PBI

Dalam forum yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap, 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6 sampai 10 tercatat sebagai peserta PBI JK.

Desil 6 sampai 10 sendiri artinya adalah masyarakat Indonesia yang tergolong menengah sampai kaya.

"Desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi," ujar Gus Ipul dalam rapat.

Baca juga: DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

Justru sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan.

Pengertian desil 1 sampai 5 sendiri adalah desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), dan desil 4 (rentan miskin).

"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ujar Gus Ipul.

Baca juga: Mensos Sebut Reaktivasi Otomatis 106.000 Pasien Sakit Berat di BPJS PBI

Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) belumlah sempurna.

Terlihat pada 2025, di mana Kemensos hanya mampu memverifikasi sekitar 12 juta keluarga, padahal seharusnya lebih dari 35 juta keluarga.

"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul.

Tag:  #komisi #dorong #pemerintah #sosialisasikan #soal #penonaktifan #bpjs #kesehatan