Hindari Intervensi Politik, IPW Tolak Wacana Polisi di Bawah Kementerian

Indonesia Police Watch (IPW) menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai berisiko membuka ruang intervensi politik. IPW menegaskan, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar independensi penegakan hukum tetap terjaga sesuai amanat konstitusi.

Ketua IPW Sugeng Santoso merujuk Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum yang sudah seharusnya langsung di bawah Presiden.

“Kalau di bawah kementerian, polisi bisa ditarik ke kanan dan ke kiri oleh kepentingan politik,” kata Sugeng, Jumat (6/2).

Sebagai alat negara, dia menyebut bahwa yang bisa menggerakkan polisi hanya kepala negara agar tetap independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apa pun.

“Independen tuh artinya dia tidak bisa diintervensi, dipengaruhi oleh kekuatan apa pun,” tegasnya.

IPW juga menyatakan dukungan kepada Presiden untuk mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri agar posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sesuai amanat konstitusi.

Sugeng mengingatkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dampaknya tidak hanya dirasakan institusi kepolisian, tetapi juga masyarakat luas.

“Masyarakat bisa dirugikan ketika proses hukum diintervensi kekuatan lain,” ucapnya.

Senada dengan itu, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Yudha, menegaskan bahwa secara konstitusional dan tata kelola negara, posisi Polri di bawah Presiden sudah tepat. Menurutnya, isu pemindahan Polri terus digulirkan karena faktor politik.

“Ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik,” kata Antony.

Dia menilai, narasi seperti Polri di bawah kementerian memiliki motif politik tertentu.

Antony juga meminta Presiden untuk menertibkan elite politik yang dinilai keluar dari tugas pokok dan fungsi.

“Semua orang boleh mengkritik Polri, tapi jangan sampai kritik itu ditunggangi kepentingan kelompok politik tertentu,” tegasnya.

Tag:  #hindari #intervensi #politik #tolak #wacana #polisi #bawah #kementerian