Menpar Ditegur Usai Pamer Penghargaan di DPR, Ketua Komisi: Kalau Enggak Mau Rapat Jangan Jadi Menteri

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kena omel saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026) kemarin.

Widiyanti diminta untuk tidak menjadi menteri jika memang tidak mau rapat.

Hal tersebut terjadi saat Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menpar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mulanya, ketika membuka rapat, Widiyanti langsung memulai dengan memamerkan capaian prestasi Kemenpar.

Sepanjang tahun 2025, Kemenpar disebut berhasil menyabet 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dari tahun sebelumnya.

"Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Tepatnya 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional, meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang hanya sebesar 66 penghargaan," ujar Widiyanti.

Lalu, Widiyanti menyebut Bali juga baru saja dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor.

Dia mengatakan, Bali telah mengukuhkan posisinya di jajaran destinasi elite dunia.

"Dari sisi indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata, kami sampaikan pariwisata Indonesia juga mencatat prestasi yang sangat positif. Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, capaian kumulatif hingga November 2025 sebesar 13,98 juta kunjungan mencatatkan pertumbuhan 10,44 persen secara year-on-year," jelasnya.

Ketua Komisi VII pertanyakan manfaatnya

Setelah paparan lengkap Widiyanti selesai, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay merespons.

Saleh mengatakan, ketika Widiyanti membuka rapat dengan capaian prestasi, seolah-olah Kemenpar adalah kementerian terbaik.

"Image-nya, begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor satu Kementerian Pariwisata. Kan gitu kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri," jelas Saleh.

Namun, Saleh mempertanyakan manfaat dari penghargaan tersebut kepada rakyat Indonesia.

"Misalnya saya lihat di sini, New York Times, penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau enggak salah. Ya kan? Sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya enggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Iya enggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus," katanya.

Maka dari itu, Saleh meminta agar Widiyanti memaparkan satu per satu dari 154 penghargaan tersebut, apa dampaknya kepada rakyat.

Dia menegaskan jawaban yang diberikan Widiyanti tidak boleh secara tertulis, harus bicara langsung dalam rapat.

Saleh pun menantang untuk rapat terus, mengingat DPR memang kerjanya rapat.

Di momen inilah nada suara Saleh meninggi.

"Enggak apa-apa seminggu juga enggak apa-apa. Kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional," omel Saleh.

Tag:  #menpar #ditegur #usai #pamer #penghargaan #ketua #komisi #kalau #enggak #rapat #jangan #jadi #menteri