Dijamin KPK, Menteri PKP Sebut Tak Ada Masalah Lahan Meikarta Jadi Rusun Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan tak ada masalah hukum di lahan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat yang akan menjadi titik pembangunan rumah susun (Rusun) subsidi pemerintah.

Ara, sapaan akrabnya, kepastian tersebut ia peroleh setelah bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK,  Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi. Saya merasa ada kepastian hukum,” kata Ara, Rabu siang.

Ara mengatakan, kepastian hukum atas lahan Meikarta ini sangat ditunggu-tunggu oleh tiga pihak yakni, masyarakat, pengembang, dan perbankan.

Menurut dia, pengembang membutuhkan kepastian hukum agar dapat bergerak cepat melakukan pembangunan.

“Nah hari ini terjawab. Dan ini juga pertanyaan banyak dari perbankan,” ujar Ara.

Ara mengatakan, Kementerian PKP tetap meminta pendampingan KPK dalam pelaksanaan program rusun subsidi tersebut agar tidak ada lagi pihak yang melanggar aturan.

“Kami akan melakukan pelatihan, yang dipimpin Pak Irjen, akhir bulan Januari ini, kami juga memohon narasumber dari KPK karena anggaran kami tahun ini meningkat 100 persen dibanding tahun lalu,” ucap dia.

Senada dengan Ara, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK pernah menangani kasus suap terkait proyek pembangunan Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi periode 2017-2022.

Perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan dalam perjalanannya KPK tidak menyita satu unit rumah susun di Meikarta.

“Artinya dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan, bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean, sehingga tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak,” kata Budi.

Meikarta jadi rusun subsidi

Sebelumnya, Ara memastikan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, akan dimulai tahun ini.

Hal ini disampaikan Ara saat evaluasi kinerja Kementerian PKP sepanjang tahun 2025 di kantornya, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

"Pak James (Bos Lippo Group James Riady) ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Rencana, tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Meikarta," kata Ara.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, lokasi pembangunan rusun subsidi di Meikarta pun telah disiapkan.

Dia beralasan, dipilihnya Meikarta sebagai salah satu lokasi proyek rusun subsidi karena memiliki tingkat kebutuhan hunian yang sangat tinggi.

Ini terutama bagi para pekerja yang beraktivitas di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya. "Segera tahun ini kita akan mulai membangun lahannya sudah siap dan saya pikir kalau segi demand-nya (permintaan) di daerah itu saya pikir luar biasa," kata Ara.

Tag:  #dijamin #menteri #sebut #masalah #lahan #meikarta #jadi #rusun #subsidi