PDIP Desak Pemerintah Pastikan Polri Tak Jadi Alat Kekuasaan Jangka Pendek

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta pemerintah segera menjalankan transformasi Polri, guna memastikan kepolisian tetap tegak lurus pada konstitusi, dan tidak menjadi alat kekuasaan jangka pendek.

“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek,” kata Ketua DPD PDI-Perjuangan, Jamaluddin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Hal tersebut menjadi salah satu poin dalam risalah hasil  yang dibacakan Ketua DPD PDI-P Aceh.

Selain itu, PDI-P juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat mekanisme checks and balances terhadap Polri melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam.

“Rakernas mendesak presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas dengan wewenang eksekutorial, sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” kata Jamaluddin.

Penghapusan dwifungsi Polri

PDI-P menilai, transformasi Polri harus diarahkan pada pembenahan internal secara menyeluruh agar institusi kepolisian benar-benar profesional dan dipercaya masyarakat.

Partai berlambang banteng itu pun berharap reformasi Polri tidak hanya bersifat struktural, tetapi mampu memperkuat independensi kepolisian sebagai alat negara yang melayani kepentingan publik dan demokrasi.

“Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan ‘dwifungsi’ jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel POLRI yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin POLRI yang profesional, humanis dan tepercaya,” pungkasnya.

Tag:  #pdip #desak #pemerintah #pastikan #polri #jadi #alat #kekuasaan #jangka #pendek