Megawati, Bahaya Nasionalisme Jingo dan Krisis Ekologis

MELALUI pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 10 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kembali bahaya nasionalisme jingo (chauvinisme), yang pernah diingat-ingatkan ayahandanya, Bung Karno. Megawati sekaligus memberikan konteks baru.

Apa bahaya nasionalisme jingo? Bung Karno menjelaskan, bentuk nasionalisme yang arogan, agresif, dan memandang rendah bangsa lain itu membuahkan kolonialisme/imperialisme yang berakibat pada kesengsaraan sebagian besar manusia di bumi ini.

Karena itu, Bung Karno menyerukan penolakan bentuk nasionalisme yang menjajah itu. Bung Karno mengajarkan prinsip kebangsaan baru, kebangsaan yang inklusif, kebangsaan berperikemanusiaan.

Nasionalisme akan semena-mena, akan menyerang dan menjajah, menurut Bung Karno, bila tanpa didasari kemanusiaan (humanisme).

Maka, Bung Karno menawarkan bentuk nasionalisme yang ramah, saling tolong-menolong, welas-asih. Bung Karno menyebutnya “sosionasionalisme”.

Sang proklamator itu meyakini bahwa nasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

Pun sebaliknya, internasionalisme tidak dapat hidup subur bila tidak berakar di dalam buminya nasionalisme.

Megawati mengingatkan kembali bahaya nasionalisme jingo itu. Ia memulai pidatonya dengan mengecam tindakan anarkis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Venezuela.

Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui aksi militer AS dipandang sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern.

Aksi Trump dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hubungan antarbangsa, sekaligus mengancam kedaulatan bangsa lain.

Bangsa Indonesia, kata Megawati, menolak tatanan dunia yang membenarkan kesewenang-wenangan atas kedaulatan suatu bangsa.

Dunia memang dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan Presiden AS Donald Trump di awal 2026. Arogansinya mengusik eksistensi dan hubungan antarbangsa.

Trump bukan hanya menangkap secara brutal seorang pemimpin negara berdaulat yang dilindungi hukum internasional, melainkan juga menebar ancaman bagi negara berdaulat lain.

Trump dengan pongah menyatakan tak butuh hukum internasional. Ia hanya tunduk pada pikirannya sendiri, moralitasnya sendiri (Kompas.com, 10/01/2026).

Sungguh chauvinistik, arogan kuadrat. Bangsa dan negara lain, meski berdaulat dan dilindungi hukum internasional, dianggap bisa diserang, diinvasi, dipaksa untuk mengikuti kemauan Trump dengan mengatasnamakan kepentingan nasional AS.

Sangat bisa dipahami bila Megawati turut tersengat. Baik karena Ketua Umum PDI-P yang menjadikan ajaran Bung Karno rujukan sikap, maupun karena warga negara Indonesia yang ideologi dan konstitusinya menolak penjajahan di muka bumi.

Konteks baru

Yang menarik, buat saya, kritik keras terhadap nasionalisme jingo (sekaligus mengingatkan bahayanya) direfleksikan dan diberikan konteks baru oleh Megawati.

Nasionalisme jingo tidak hanya dibaca dalam konteks hubungan antarbangsa, yang kini terancam oleh arogansi Trump.

Megawati juga membacanya dalam kaitan dengan paradigma (kebijakan) pembangunan yang menjadi kecenderungan dunia.

Dalam konteks ini, Megawati menyebut krisis peradaban ekologis sedang dihadapi umat manusia di dunia.

Ancaman bukan hanya datang dari arogansi model Trump, melainkan juga bersumber dari paradigma pembangunan yang juga mengandung sifat-sifat arogan yang kini menjadi model bangsa-bangsa dunia.

Megawati menilai, manusia dengan kepongahannya menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan.

Alam dieksploitasi tanpa batas. Manusia tak lagi menghargai alam. Setali tiga uang dengan bangsa yang tak menghargai bangsa lain.

Megawati menunjuk krisis iklim global dengan segenap dampaknya. Ia menyebut, ambang batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius, sebuah batas kritis yang selama ini diperingatkan oleh ilmu pengetahuan, telah terlampaui (Kompas.com, 10/01/2026).

Menurut Ketua Umum PDI-P itu, krisis iklim global merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologi.

Pembangunan secara arogan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tak mau mengerti daya dukung ekologinya.

Menjadi menarik dan makin relevan, pandangan kritis Megawati itu tidak diarahkan pada kecenderungan dunia semata, tapi juga direfleksikan di dalam negeri.

Ia menyoroti bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan dan regulasi dinilai membukakan jalan bagi konsesi besar untuk eksploitasi alam, deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem.

Atas nama pembangunan, hutan alam dan wilayah adat dirampas lalu digantikan oleh tanaman monokultur yang miskin daya dukung ekologis. Akibatnya, kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan kehilangan fungsi.

Air hujan kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, sebaliknya berubah menjadi kekuatan penghancur.

Inilah yang memicu bencana ekologis dan kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Saya membaca, Megawati mengingatkan bahwa kini umat manusia sedang menghadapi krisis peradaban politik sekaligus peradaban ekologis.

Keduanya akibat keengganan menghormati dan menghargai “liyan” (the others). Keduanya sama-sama membahayakan kehidupan manusia di bumi.

Bung Karno secara konseptual sejatinya sudah memberikan jalan keluar. Nasionalisme berperikemanusiaan (sosionasionalisme) yang diajarkan Bung Karno pada hakekatnya bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat yang sengsara akibat penjajahan menjadi masyarakat merdeka yang hidup sejahtera.

Tak ada lagi kaum tertindas, tak ada kaum yang celaka, tak ada lagi kaum papa-sengsara.

Karena itu, menurut Bung Karno, sosionasionalisme harus berjalan beriringan dengan apa yang disebut “sosiodemokrasi”.

Demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan, tapi tak hanya berdimensi politik. Demokrasi wajib berdimensi ekonomi. Demokrasi harus membuahkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pembangunan tak cukup dilihat dengan parameter pertumbuhan ekonomi yang cenderung arogan. Pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Pembangunan harus menjamin pemerataan kesejahteraan.

Misi sakral

Pidato kritis Megawati tersebut sekaligus mengajak dunia, terkhusus bangsa Indonesia, untuk memperbarui komitmen menyelamatkan bumi dari dua bahaya yang sama-sama destruktif: krisis peradaban politik dan krisis peradaban ekologis.

Saya membaca, itulah yang digarisbawahi oleh Megawati sebagai substansi (inti) politik kekuasaan di planet bumi ini ke depan. Itulah isu utama yang harus dimenangkan oleh politik ke depan.

Kekuasaan mestilah diabdikan buat keselamatan bumi. Kekuasaan mestilah punya komitmen besar untuk memulihkan krisis peradaban politik dan ekologis, yang dua-duanya sama-sama mengancam keselamatan umat manusia. Itulah misi sakral politik masa depan.

Karena itu, kekuasaan mestilah diraih dengan cara mulia dan beradab. Bukan tindakan sewenang-wenang yang cenderung brutal.

Kebijakan dan regulasi mestinya terus disempurnakan sebagai instrumen misi sakral penyelamatan bumi. Bukan dilanggar atau diabaikan. Bukan diotak-atik, atau dianggap tidak dibutuhkan sebagaimana Donald Trump.

Khusus bagi bangsa Indonesia, pembaruan komitmen itu mutlak. Kita punya pengalaman panjang yang memperlihatkan percumbuan mesra antara kapital dan politik.

Masalahnya bukan terletak pada percumbuan mesra itu, melainkan percumbuan itu mengkhianati prinsip bernegara, Pancasila.

Percumbuan itu membentuk sistem yang berujung pada krisis ekologis pada satu sisi, dan ketidakadilan sosial pada sisi yang lain.

Eksploitasi kekayaan alam hanya menguntungkan kapitalis dan elite negara. Sementara itu, rakyat kebanyakan menanggung derita dampak ekologisnya.

Saya kira, tak ada misi politik mulia di jagad raya ini kecuali menjaga keselamatan bumi. Sebagaimana lagu “Indonesia Raya” di stanza tiga:

Marilah kita berjanji,
Indonesia abadi.
S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,

Tag:  #megawati #bahaya #nasionalisme #jingo #krisis #ekologis