Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Apa Tujuannya?

Pemerintah Indonesia memutuskan ikut menyumbang iuran sukarela untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sugiono menyebutkan, iuran yang diikuti oleh Indonesia bukan iuran yang menjadi syarat menjadi anggota Dewan Perdamaian senilai 1 miliar dollar AS.

Menlu mengatakan, negara-negara yang diundang untuk bergabung, termasuk Indonesia, bakal menjadi anggota selama tiga tahun tanpa biaya.

Baca juga: Prabowo Putuskan Ikut Iuran Sukarela Dewan Perdamaian Bentukan Trump

“Tidak, tidak ada (iuran). Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun,” tutur dia.

Sugiono menyebutkan, iuran yang diikuti Indonesai dan negara lainnnya justru berutujan untuk menyelesaikan persoalan di Gaza, Palestina.

Ia mencontohkan, uang yang terkumpul dapat digunakan untuk merekonstruksi wilayah tersebut.

“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu,” ungkap Sugiono.

Baca juga: Menlu Sebut Uang Iuran Anggota Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Palestina

“Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan, iuran tersebut bukan kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota, melainkan bersifat sukarela.

“Enggak, enggak (Wajib). Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dollar itu artinya dia permanen,” kata Sugiono lagi.

Masih tahap diskusi

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan, keikutsertaan Indonesia menyumbang iuran Dewan Perdamaian masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Komisi I DPR RI menyerahkan sepenuhnya pembahasan soal pembayaran iuran tersebut, karena akan berkaitan dengan kesepakatan lain antara Indonesia dan AS yang masih dalam tahap diskusi.

“Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menlu tentang skema pembayaran, bagaimana. Tapi, ini masih on going progress,” kata Dave, di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2026).

“Dan juga ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang masih juga di dalam proses diskusi. Sehingga hal ini masih saling berkaitan. Dan kita serahkan kepada pemerintah untuk melakukan semua hal tersebut,” sambung dia.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Trump, Komisi I: Kita Serahkan ke Pemerintah

Meski begitu, politikus Partai Golkar ini meyakini keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian, untuk berkontribusi langsung dalam upaya perdamaian dunia.

“Dan kami yakin bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang diinisiasi oleh Presiden Trump. Dan dilihat oleh Presiden Prabowo sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa memberikan sumbangsih nyata, untuk benar-benar melaksanakan perdamaian di dunia,” ujar Dave.

Oleh karena itu, Dave memastikan Komisi I DPR RI mendukung keputusan Presiden Prabowo, untuk ikut bergabung Dewan Perdamaian tersebut.

“Jadi, kita dukung keputusan beliau dan kita yakini bahwa ini akan menjadi hal yang baik untuk semua,” kata dia.

Baca juga: Kemlu RI: Kita Tak Perlu Bayar Iuran Anggota Dewan Perdamaian yang Dipatok Trump Rp 16 T

Indonesia gabung Dewan Perdamaian

Diberitakan sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan organisasi tersebut pada sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu.

Sugiono menjelaskan, tujuan utama Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” kata Sugiono, Sabtu (24/1/2026).

Organisasi ini disebut dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global.

Baca juga: Indonesia Gabung “Dewan Perdamaian” Trump, Komisi I: Tidak untuk Ikut Tempur

Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, peran Dewan Perdamaian tidak terbatas pada wilayah Palestina, tetapi juga mencakup kawasan konflik lainnya.

Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin langsung oleh Trump dan beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia.

Anggota tetap Dewan Perdamaian disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun untuk menjadi anggota tetap.

Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.

Tag:  #indonesia #ikut #iuran #dewan #perdamaian #bentukan #trump #tujuannya