Survei LSI Denny JA Ungkap Mayoritas Pemilih Prabowo Tolak Pilkada via DPRD

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan "apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?".

Sementara, 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.

"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2025), dikutip dari Antara.

Ardian menyebutkan, mayoritas pemilih calon presiden lain pada Pilpres 2024 juga menolak wacana pilkada via DPRD.

Survei menunjukkan, 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak pilkada tidak langsung, sedangkan 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo punya sikap serupa.

"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," kata Ardian.

Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak Pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung.

Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.

Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elite.

Survei ini dilakukan pada 19-20 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih  dengan metodologi multi-stage random sampling.

Dia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

Wacana pilkada lewat DPRD

Diberitakan sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.

Usulan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung yang melibatkan seluruh pemilih.

Sejumlah partai politik pendukung pemerintah juga telah menyiratkan dukungan agar pilkda dikembalikan ke DPRD.

Sementara itu, PDI Perjuangan yang tidak tergabung dengan koalisi pendukung pemerintah akan membahas wacana tersebut dalam rapat kerja nasional pada akhir pekan ini.

Saat disinggung soal kemungkinan PDI-P menyampaikan secara resmi sikap partai soal Pilkada via DPRD, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa hal itu tergantung hasil keputusan rapat.

“(Sikap partai disampaikan) Kalau menjadi keputusan Rakernas,” ujar Andreas, Rabu.

Pilkada via DPRD bukan jawaban

Meski partai politik ramai mendukung wacana pilkada via DPRD, sejumlah lembaga menolak wacana itu.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan.

PSHK menilai, persoalan kualitas demokrasi dan mahalnya biaya pilkada tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat, melainkan menjadi tanggung jawab elite politik untuk berbenah.

"Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mendesak penyelenggara negara dan elite partai politik untuk mempertahankan pilkada secara langsung oleh rakyat dan menghentikan wacana pilkada tidak langsung,” tulis PSHK dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).

“Elite partai politik untuk mereformasi partai politik yang lebih berintegritas dan demokratis untuk menghasilkan pilkada dan pemilu yang berkualitas,” sambungnya.

PSHK menilai, tudingan partai politik yang menyebut pilkada langsung berbiaya tinggi dan rentan politik uang, mengesankan elite politik melemparkan kesalahan kepada rakyat.

Sikap tersebut pun dinilai PSHK sebagai tindakan pengecut dan manipulatif, karena problem utama justru berada pada partai politik itu sendiri.

“Problem terbesar sesungguhnya terdapat pada partai politik yang tidak berintegritas, tidak demokratis, dan tidak mampu menjalankan fungsi pendidikan politik secara optimal,” jelas PSHK.

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, tanpa pembenahan mendasar terhadap pendanaan politik, rekrutmen partai, dan integritas anggota DPRD, mengembalikan pilkada ke parlemen hanya akan memindahkan politik uang dari pemilih ke elite DPRD.

"Dalam konteks politik hari ini, dengan koalisi parlemen yang sangat dominan, risiko tersebut justru semakin besar karena konsentrasi kekuasaan dan transaksi politik menjadi semakin tertutup," ucapnya.

Dia juga menjelaskan, saat ini seharusnya semua pihak berfokus pada masalah utama tata kelola pendanaan politik dan lemahnya pengawasan.

"Solusinya adalah reformasi pendanaan politik dan penegakan hukum yang konsisten, bukan menghidupkan kembali model pilkada melalui DPRD yang terbukti mahal, elitis, dan rawan politik uang," tandasnya.

Tag:  #survei #denny #ungkap #mayoritas #pemilih #prabowo #tolak #pilkada #dprd