Majelis Kehormatan MK Tegaskan Surat Peringatan untuk Anwar Usman Bukan Sanksi

- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjelaskan alasan pemberian surat peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman, terkait tingkat kehadirannya dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

MKMK menegaskan surat tersebut bukan merupakan sanksi etik, melainkan upaya menjaga kehormatan hakim.

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan surat peringatan itu dikirimkan semata-mata sebagai bentuk pengingat, bukan hukuman.

MKMK, kata dia, lebih mengedepankan upaya menjaga kehormatan hakim konstitusi daripada menjatuhkan sanksi.

“Kami hanya mengirimkan surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan, itu saja. Ya karena kembali lagi kepada yang kami sampaikan tadi, kami sebenarnya lebih ingin menjaga kok, bukan menghukum, gitu,” kata Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Palguna menjelaskan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Menurut dia, pelanggaran etik sejatinya lebih bersifat kesadaran internal dan seharusnya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan.

“Apa perbedaannya antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik, itu kan? Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar. Tapi kalau pelanggaran etik, pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa," tegas Palguna.

Palguna menegaskan, harus ada kesadaran dari masing-masing hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya.

"Oleh karena itu, sebenarnya yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,” ujarnya.

Menurut mantan Hakim Konstitusi itu, MKMK memiliki peran utama sebagai penjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks itu, surat peringatan yang diberikan kepada Anwar Usman dipandang sebagai bagian dari tugas menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi.

“Barangkali itu juga penting untuk diketahui dari pihak beliau dan mungkin beliau agak keberatan dengan soal itu. Tapi kan kami di Majelis Kehormatan hanya mengemukakan fakta tentang kehadiran dan sebagainya, dan itu fakta bisa dibaca oleh semua orang karena itu ada di sistem di Mahkamah Konstitusi,” urainya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku terkejut menerima surat peringatan dari MKMK, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik.

Anwar Usman Klaim Absen dengan Alasan Jelas

Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,” ucap Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1).

Paman dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini beralasan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas.

Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama.

Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK.

Termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi.

“Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,” bebernya.

Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya.

 

Tag:  #majelis #kehormatan #tegaskan #surat #peringatan #untuk #anwar #usman #bukan #sanksi