Mendagri Tunggu Data Rumah Rusak Aceh: Jangan Sampai Pemerintah Disalahkan

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Pemerintah Provinsi Aceh lebih cepat dalam menyetor data mengenai rumah warga yang rusak imbas bencana banjir dan longsor.

Tito menekankan, data tersebut diperlukan BNPB agar mereka bisa memberi dukungan biaya ataupun hunian sementara (huntara).

"Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu," kata Tito saat rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).

Mulanya, Tito menyampaikan, berkaitan dengan pembangunan hunian untuk pengungsi, kuncinya adalah kecepatan data.

Dia membeberkan, ada tiga kategori yang perlu dilaporkan masing-masing daerah, yakni rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Per 27 Desember 2025, data yang diterima pemerintah pusat dari tiga provinsi terdampak adalah 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat.

"Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000. Untuk rusak ringan dan sedang ini treatment-nya adalah diberikan dukungan biaya, yaitu Rp15 juta untuk rusak ringan dari BNPB, kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebesar Rp30 juta," ujar Tito.

"Selanjutnya untuk rumah itu, data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp 3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya, kursi, tempat tidur misalnya yang rusak. Dan untuk ekonominya Rp 5 juta. Kemudian untuk yang rusak berat ini prinsipnya adalah penggantian, rumahnya disiapkan. Termasuk yang rumahnya hilang," sambungnya.

Tito menjelaskan, bagi mereka yang rumahnya hilang atau rusak berat, pemerintah memberikan opsi agar menerima Dana Tunggu Harian sebesar Rp 600 ribu per bulan atau diberikan hunian sementara.

Tito: Aceh tolong dipercepat setor data

Untuk memberikan semua bantuan tersebut, Tito menekankan pemerintah pusat butuh data.

Di sinilah kemudian Tito mengeluhkan Aceh yang lambat dalam menyetorkan data.

"Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten. Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi," kata Tito.

Tito mengatakan, jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah pusat karena tidak bergerak cepat.

Sedangkan pemerintah pusat pun menunggu data dari daerah.

"Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota," imbuhnya.

Tag:  #mendagri #tunggu #data #rumah #rusak #aceh #jangan #sampai #pemerintah #disalahkan