Luka di Aceh Pascabencana: Desa Hilang, Pemda Lumpuh, Warga Menanti Negara Hadir

Luka mendalam masih menganga di sejumlah wilayah Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda pada akhir November 2025.

Ribuan rumah hilang, ratusan desa lumpuh, infrastruktur rusak parah, dan puluhan ribu warga masih harus bertahan dalam kondisi darurat nan terbatas.

Di tengah upaya bangkit yang terseok, pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti kehadiran negara secara lebih nyata.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, hampir seluruh sendi kehidupan berhenti.

Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengungkapkan bahwa bencana melumpuhkan seluruh wilayah administratif di daerahnya.

“Kami laporkan bahwa 12 kecamatan dengan 216 desa di wilayah kami semuanya terimbas terkena banjir bandang, dan semuanya dalam keadaan lumpuh, baik dari pemerintahan, TNI-Polri, dan perekonomian,” kata Armia dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Meski demikian, Armia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam.

Selama lebih dari satu bulan terakhir, pemulihan terus diupayakan dengan dukungan berbagai pihak.

“Kami saat ini berusaha, sudah lebih satu bulan kami berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah, kami dibantu dari BNPB, dari TNI dan Polri,” ujar Armia.

Ribuan rumah hilang, desa lenyap

Dampak terberat terlihat dari hilangnya permukiman warga.

Armia menyebutkan, sedikitnya 4.839 rumah warga di Aceh Tamiang hilang tersapu banjir, terutama di kawasan bantaran sungai.

“Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang, ini hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah yang hilang,” ujar Armia.

“Jadi ini ada di beberapa gampong atau beberapa desa memang betul-betul hilang, terutama yang di pinggir sungai,” imbuh dia.

Selain rumah yang hilang, kerusakan bangunan juga terjadi dalam skala masif.

Sebanyak 8.509 rumah mengalami rusak berat, 9.366 rumah rusak sedang, dan 15.174 rumah rusak ringan.

Di tengah kehancuran tersebut, Armia mengaku masih tak kuasa menahan emosi setiap kali melihat langsung kondisi warganya.

“Saya kadang-kadang melihat kondisi pada siang hari dan baru saya menangis, terus terang saja bapak, bagaimanapun juga saya adalah bagian dari mereka,” kata Armia.

Meskipun begitu, dia menegaskan akan tetap berada di tengah masyarakat dan tidak lari dari tanggung jawab pemulihan.

“Saya kadang-kadang berjalan kaki maupun naik sepeda motor, walaupun orang entah apa yang mereka sampaikan kepada kami, kami tidak ada masalah. Kami tetap ada di tengah masyarakat kami, dan kami tidak pernah lari. Kami ada untuk mereka demi untuk membantu mereka,” tutur Armia.

Sebagai pensiunan jenderal polisi, Armia juga menekankan komitmennya untuk terus menjalankan tugas menuntaskan pemulihan.

“Mimpi saya adalah, saya pensiunan jenderal, tidak mungkin saya lari dari tanggung jawab ini. Saya tetap tegak lurus dan saya akan pantau terus dalam enam bulan ini agar semua tuntas,” ujar dia.

Lumpur menimbun desa

Bencana juga merusak infrastruktur vital.

Empat jembatan utama putus, yakni di Desa Baleng Karang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan Desa Pangkalan.

“Kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada empat jembatan,” kata Armia.

Namun, kondisi Sungai Tamiang yang melebar dan dangkal menjadi kendala utama pembangunan jembatan darurat.

“Mohon izin Bapak KASAD, karena sekarang ini Sungai Tamiang itu sudah melebar dan dangkal. Tapi kalau mungkin jembatan yang darurat, mungkin, tidak mungkin kita bangun di sana,” ujar Armia.

Selain jembatan, lumpur tebal masih menimbun seluruh desa.

Armia meminta bantuan alat berat dalam jumlah besar untuk percepatan pembersihan.

“Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa, kami perlu alat berat yang banyak mungkin Bapak, karena kita mempunyai 216 desa semuanya sasarannya adalah lumpur,” katanya.

Pemda Aceh Utara minta bantuan

Kondisi yang tak kalah memprihatinkan terjadi di Aceh Utara.

Dari 27 kecamatan, sebanyak 25 kecamatan dan 696 desa terdampak.

Jumlah warga terdampak mencapai 124.000 kepala keluarga atau sekitar 433.000 jiwa.

Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menyebutkan, korban meninggal mencapai 213 orang, enam orang hilang, dan 2.127 orang luka-luka.

Selain itu, ribuan kelompok rentan terdampak, mulai dari ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas.

Kerusakan permukiman juga masif, dengan 3.506 rumah hilang dan puluhan ribu rumah rusak.

Ribuan hektar sawah dan tambak turut terendam.

Ismail mengungkapkan, hingga kini listrik dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya pulih, sementara tenda pengungsian masih jauh dari layak.

“Selama ini masyarakat masih di tenda biasa,” ucap Ismail.

Negara belum hadir

Dalam forum tersebut, Ismail meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat.

Dia menyesalkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum mengunjungi Aceh Utara sejak bencana terjadi.

“Tapi di Aceh Utara kayaknya kek mana saya rasa? apa enggak tahu ada banjir?” ujarnya dengan nada kecewa.

Ismail pun menduga bahwa minimnya perhatian pusat terjadi karena lumpuhnya sinyal komunikasi, sehingga bencana di Aceh Utara tidak viral.

“Saya bilang bencana di Aceh Utara lebih dari tsunami karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut,” ucap Ismail.

“Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal ponsel dan mati lampu. Makanya tidak viral mungkin itu alasan tidak hadir,” katanya.

Dia bahkan mengaku pernah menangis demi meminta bantuan pesawat kepada pemerintah pusat untuk mengirim logistik ke wilayah terisolasi.

“Maka pejabat-pejabat dari pusat mohon maaf saya pernah menangis-nangis minta pesawat untuk mengirim logistik ke tempat terisolir,” ujar Ismail.

Komitmen negara

Pemerintah pusat menyatakan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN.

“Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito.

Sementara itu, pemerintah daerah Aceh Tamiang mengusulkan pembangunan lebih dari 15.000 hunian tetap bagi warga terdampak.

Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengakui bahwa kerusakan kali ini jauh lebih masif dibanding tsunami 2004.

“Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” ujar Darmawan.

Meskipun begitu, Darmawan mengeklaim bahwa pemulihan kelistrikan di Aceh telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik.

“Dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100 persen sudah pulih dari sudut pandang desa,” kata Darmawan.

Namun demikian, masih terdapat delapan kabupaten yang pemulihan kelistrikannya belum sepenuhnya rampung.

“Sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata dia.

Di bidang infrastruktur, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak bencana.

Selain itu, terdapat 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.

Maruli bercerita, pembangunan jembatan darurat menghadapi kendala medan dan pendanaan.

Bahkan, sebagian pengadaan jembatan dilakukan dengan cara berutang.

“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” kata dia.

Meskipun begitu, dia menegaskan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.

“Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan, pendangkalan dan pelebaran sungai akibat bencana menjadi penyebab krisis air bersih.

Namun, Pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih dapat kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan.

“Kami memang sedang bekerja keras agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ucap Dody.

“Harapan kami dalam tempo 3 sampai 4 bulan ke depan beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” ujar dia.

Tag:  #luka #aceh #pascabencana #desa #hilang #pemda #lumpuh #warga #menanti #negara #hadir