Tancap Gas Negara Pulihkan Sumatera: Satgas Dibentuk, Dana Dijamin Aman

- Pemerintah tancap gas melakukan segala upaya untuk memulihkan kembali kondisi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat usai diterjang bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk mendorong percepatan pemulihan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat tersebut, para kepala daerah, antara lain Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak bencana, menyampaikan keluhan mereka kepada para menteri dan pejabat.

Para menteri dan pejabat negara yang hadir ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.

Lalu, apa saja upaya percepatan pemerintah demi memulihkan kembali tiga provinsi yang terdampak bencana?

Pembentukan satgas

DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.

"Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.

"Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan," ujar Dasco.

DPR/Munchen dan Vel Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar ini untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana yang diupayakan pemerintah dan DPR dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus.

"Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus," kata dia.

Pastikan dana aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kesiapan dana pemerintah untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat serta membangun hunian bagi korban bencana di Sumatera.

Purbaya menjelaskan, percepatan penyaluran dana darurat dilakukan atas arahan Presiden. Total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

"Total darinya Rp268 miliar, yang di tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua, Pak," ujar Purbaya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Selasa (23/12/2025).

Pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya menyebutkan, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember 2025.

"Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu," kata dia.

Dari jumlah Rp1,4 miliar yang diminta BNPB, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatera.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak," ujar Purbaya.

Pembangunan huntara dan huntap

Purbaya mengatakan, anggaran yang diajukan tersebut siap dicairkan selama pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran agar tidak hangus.

Anggaran dapat digunakan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, selama proses pembangunan telah berjalan dan diajukan melalui BNPB.

"Kalau huntara dan huntap, itu untuk tahun ini juga kalau sudah ada yang dibangun, ya bisa di-charge ke kita, kita cairkan melalui dana channel BNPB tadi," ujar Purbaya.

Dia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan anggaran jangka menengah melalui APBN 2026 untuk pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp51 triliun hingga hampir Rp60 triliun.

"Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah siap menyalurkan anggaran tersebut sesuai mekanisme yang ditetapkan, baik melalui BNPB maupun satuan tugas yang dibentuk atas perintah Presiden.

"Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu," tegasnya.

Penambahan perangkat Starlink

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi pascabencana Sumatera.

"Untuk daerah yang belum pulih ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim, Senin (29/12/2025).

Pratikno mengatakan, pemerintah mengerahkan segala daya upaya untuk memulihkan keadaan di tiga provinsi terdampak, termasuk dalam pengadaan listrik.

"Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya," ucapnya.

Pratikno juga menyampaikan perihal operasional rumah sakit umum daerah (RSUD) yang kini sudah mulai pulih.

Sedangkan, dari 867 puskesmas yang terdampak, tersisa delapan yang masih dalam tahap recovery dan dilakukan percepatan pemulihan.

"Kami terus melakukan pengiriman fasilitasi relawan para dokter spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang internship menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir," tuturnya.

Saat ini, kata Pratikno, sudah lebih separuh kabupaten/kota telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tenda untuk sekolah

Jelang tahun ajaran baru, 54 sekolah yang rusak parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bakal melaksanakan proses belajar di tenda.

"Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius, bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total," tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

Para siswa dari 54 sekolah akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sementara di tenda yang telah disiapkan.

"Mereka harus belajar di tenda dan sudah kami siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara," jelas Mu'ti.

Mu'ti memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran baru yang rencanakan dimulai pada 5 Januari 2026.

"Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal," tuturnya.

Karena itu, pemerintah memberikan kelonggaran. Siswa yang belajar di tenda pengungsian tidak diharuskan mengenakan seragam ataupun sepatu.

"Mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus," ucapnya.

Tag:  #tancap #negara #pulihkan #sumatera #satgas #dibentuk #dana #dijamin #aman