Kala KSAD dan Mendagri Kompak Minta Anggaran ke Purbaya Demi Sumatera…

- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Maruli Simanjuntak dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kompak minta anggaran ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa demi menangani situasi pasca-banjir Sumatera.

Momen ini berlangsung dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dihadiri oleh para kepala daerah di Provinsi Aceh. Rapat disiarkan langsung oleh kanal YouTube DPR RI.

Maruli, Tito Karnavian, dan Purbaya terlibat pembahasan anggaran dengan sesekali diselingi canda.

Maruli sindir soal utang bangun jembatan

Maruli mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.

Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.

Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.

YouTube DPR RI KSAD Jenderal Maruli Simanjuntal dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat di Aceh, 31 Desember 2025.

Maruli juga mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.

“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.

“Dari yang sebelahnya,” tanggap Dasco.

“Siap,” jawab Purbaya.

“Iya, Pak. Sebelah. Saya pura-pura lihat Bapak (Dasco),” kata Maruli yang duduk persis di sebelah kiri Purbaya namun komplain soal anggaran ke arah pimpinan DPR. Mereka lantas tertawa bersama-sama.

Mendagri ingin anggaran untuk kirim praja IPDN

Mendagri Tito Karnavian meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar sebagai biaya penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera.

Anggaran tersebut merupakan dana APBN untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN.

"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito dalam rapat itu.

"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," imbuh Tito seraya tersenyum.

Tito menyampaikan, anggaran itu akan digunakan untuk mendukung mobilitas Praja IPDN di area terdampak bencana.

Sebab menurut rencana, Praja IPDN akan membantu menghidupkan pemerintahan daerah kabupaten hingga kecamatan setempat yang sempat lumpuh akibat bencana.

Jawaban Purbaya

Menkeu Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat serta membangun hunian bagi korban bencana di Sumatera.

Purbaya sempat mencandai KSAD Maruli yang duduk persis di sebelah kirinya.

“Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.

“Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” ujar Purbaya. Menanggapi hal itu, Maruli menjawab singkat dengan nada bercanda.

“Ya tentara, Pak,” kata Maruli, yang kembali disambut tawa peserta rapat.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya menjelaskan, percepatan penyaluran dana darurat dilakukan atas arahan Presiden. Total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

“Total darinya Rp 268 miliar, yang di tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua, Pak,” ujar Purbaya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya menyebutkan, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatera.

“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak,” ujar Purbaya.

Tag:  #kala #ksad #mendagri #kompak #minta #anggaran #purbaya #demi #sumatera