Kenapa Prabowo Ingin Ada Lembaga Baru untuk Percepatan Pembangunan Rumah?

- Presiden Prabowo Subianto ingin membuat lembaga percepatan pembangunan rumah. Kenapa perlu ada lembaga baru?

Rencana Prabowo disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025) tadi malam.

Prabowo ingin ada lembaga baru itu karena Prabowo merasa perlu ada lembaga khusus yang bisa mempercepat pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Beberapa kali beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri.

Pemerintah ingin ada lembaga yang punya kewenangan untuk mengadakan lahan hingga mengurusi manajemen hunian sosial, karena selama ini kewenangan-kewenangan itu tidak berada di satu lembaga melainkan terserak di beberapa lembaga.

“Yang intinya, memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan, dan juga hunian, kemudian manajemen hunian yang berbasis hunian sosial, karena Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," kata Fahri Hamzah.

Lembaga baru untuk awal 2026

Terkait rencana ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ia akan menjalani pertemuan lanjutan untuk membahas hal itu sekitar 1-2 hari ke depan. Ia berharap, lembaga ini dapat disahkan pada awal tahun 2026.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," jelas dia.

Pertemuan, lanjut Fahri, juga akan mendesain payung hukum yang dibutuhkan sebagai "pijakan" pembentukan lembaga baru.

"Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan, mungkin itu saja. Itu yang lagi dikaji oleh Setneg (Sekretariat Negara)," tandas Fahri.

Dok. Kementerian PKP Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk segera menyiapkan desain besar penataan kota, khususnya kawasan Sungai Musi. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja bersama delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (11/7/2025).

Target renovasi: 2 Juta rumah

Fahri Hamzah mengatakan Prabowo menyetujui penambahan target program renovasi rumah menhadi 2 juta unit pada tahun depan.

"Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," kata Fahri, Selasa.

Dari 2 juta unit itu, sebanyak 1 juta di antaranya akan dialokasikan untuk kawasan perkotaan.

“Karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," tutur Fahri.

Tag:  #kenapa #prabowo #ingin #lembaga #baru #untuk #percepatan #pembangunan #rumah