Babak Baru Penyelenggaraan Haji di Tangan Kemenhaj

- Tahun 2025 menjadi penutup bagi Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) yang telah memegang mandat selama 75 tahun sebagai pelaksana ibadah haji di Indonesia.

Dalam rentang panjang selama 75 tahun itu, Kemenag telah melewati pelbagai macam dinamika termasuk ada yang menyedot perhatian KPK.

Sesuai Peraturan Presiden No 154 Tahun 2024, penyelenggara ibadah haji akan beralih dari Kemenag ke Badan Penyelenggara (BP) Haji yang kini telah menjadi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI).

Mulai tahun depan, Kemenhaj RI memegang kendali sepenuhnya untuk melayani tamu Allah di Tanah Suci.

Pada 8 September 2025, Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan Irfan dan Dahnil berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Irfan dan Dahnil, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.

Pada 26 November 2026, Irfan melantik jajaran pejabat struktural di Kemenhaj RI.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Salah satu pejabat eselon I yang dilantik adalah mantan "Raja" OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid yang didapuk sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah.

Bukan tanpa alasan Harun didapuk jadi pejabat di Kemenhaj, Irfan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi pelaksanaan haji dan umrah agar transparan dan akuntabel sesuai amanat Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia yakin pelaksanaan ibadah haji 2026 tahun depan akan berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

"Itu semua (perekrutan mantan penyidik KPK) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu," ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakata, 3 Oktober 2025.

Wamenhaj Dahnil menuturkan, sebanyak delapan mantan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan telah bergabung dengan BP Haji dan kini menduduki posisi penting di eselon 2.

Dengan adanya profesional-profesional ini, diharapkan Kemenhaj dapat mencegah potensi penyimpangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan haji di Indonesia.

Gebrakan Kemenhaj soal masa tunggu jemaah

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, salah satu poin penting yang dibicarakan menyangkut masa tunggu jemaah haji setiap provinsi yang kini disamakan menjadi 26 tahun.

Kebijakan ini merupakan salah satu terobosan mengingat sebelumnya masa tunggu setiap provinsi berbeda. Bahkan, terdapat provinsi dengan masa tunggu 47 tahun.

"Seperti tadi saya sebutkan, masa tunggu semuanya sama sekitar 26 tahun," kata Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat tersebut.

Menurut Dahnil, kuota haji 2025 yang dibagi untuk setiap provinsi tidak memiliki dasar hukum.

Sementara, pembagian kuota haji 2026 sudah disesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU).

"Dampak dari pembagian kuota dengan pola penghitungan baru tersebut, akan ada 10 provinsi yang akan mengalami penambahan kuota dan berdampak pengurangan waktu tunggu. Dan 20 provinsi yang mengalami pengurangan kuota, berdampak menambah waktu tunggu," kata dia.

Pada haji 2025, Kemenag menggandeng delapan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah.

Mulai tahun depan, hanya ada dua syarikah yang dipilih hasil lelang kepada 66 perusahaan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Dua syarikah pada haji 2026 adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.

"Dari delapan syarikah kemarin itu semuanya punya masalah, tapi dua ini yang menurut tim pengadaan kami terbaik. Dan ini dipastikan, baik Pak Menteri, saya, maupun siapa pun tidak ada yang intervensi dalam proses pengadaan, kata Dahnil.

Salah satu yang paling krusial selain masa tunggu dan syarikah adalah biaya haji. BPIH 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 87.409.365,45.

Dengan demikian, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah haji hanya sebesar Rp 54.193.806,58, turun sekitar Rp 2 juta.

Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari total kuota sebanyak 221.000 itu, kuota haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320.

"Kami di Panja Haji berjuang agar biaya haji tetap rasional, terjangkau, dan tidak membebani jemaah, namun pelayanan harus terus ditingkatkan,"'ujar Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq, kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Tekankan integritas

Saat bertandang ke Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, di Bandung, dalam rangka sosialisasi kelembagaan dan konsolidasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Irfan menekankan soal integritas dalam proses pelayanan.

"Tidak boleh ada permainan sedikit pun di dalam Kementerian Haji," ujar Irfan, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (21/11/2025).

Dalam kesempatan lain, Irfan menantang pihak yang menuduhnya korupsi untuk menyerahkan bukti ke aparat penegak hukum.

Salah satu tuduhan yang menyeret Kemenhaj yakni tentang adanya fitnah dugaan korupsi dalam penunjukan dua syarikah.

"Kalau mereka yang menuduh itu mempunyai bukti yang kuat, tolong serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami sangat terbuka jika aparat penegak hukum ingin menyelidikinya," kata Irfan, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Ia mempersilakan aparat berwenang untuk menghukum anak buahnya jika memang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.

"Jika memang nanti terbukti orang-orang kami di Kementerian Haji melakukan pelanggaran dan sebagainya, silakan dihukum," ujar dia.

Bukan cuma pegawai, Gus Irfan mengaku siap jika ia ikut terseret karena pelanggaran yang dilakukan anak buahnya.

"Saya akan juga ikut mengundurkan diri jika memang terbukti anak-anak buah saya melakukan pelanggaran. Tidak elok kalau mereka dihukum, saya tidak," ucap dia.

Pesan Prabowo

Wamenhaj Dahnil juga menantang mubahalah pihak yang menuduhnya korupsi penunjukan dua syarikah haji 2026.

Mubahalah adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah atas pihak yang berbohong.

"Kalau kami dituduh main-main, korupsi, segala macam, ayo kita bermubahalah. Saya yang tewas, saya yang menderita kalau saya korupsi, atau Anda yang menuduh yang korupsi," ujar Dahnil.

Protes penunjukan dua syarikah alih-alih delapan syarikah itu menurut Dahnil dilontarkan oleh para kartel haji yang melontarkan tuduhan korupsi atau "main-main" terkait penunjukan syarikah di Arab Saudi.

"Sekarang banyak yang protes, terutama, ya saya sering menyebutnya kartel haji segala macam. Kenapa? Karena dua saja yang kebagian, yang lain tidak," tuturnya.

Dahnil menjamin tidak ada korupsi dalam penunjukan dua syarikah.

Sesuai arahan Prabowo, Kemenhaj RI harus menjadi instansi yang berintegritas tinggi, anti-korupsi, dan anti-manipulasi.

"Bahkan Presiden (Prabowo) menitipkan hal yang penting ini kepada kita semuanya, wajah anti-korupsi, wajah integritas, wajah anti-manipulasi, wajah anti-rente, itu harus menjadi wajah utama, front desk-nya Kementerian Haji dan Umrah," ujar Dahnil.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Menteri Haji dan Umarah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Bukan cuma di pusat, mewujudkan harapan agar Kemenhaj menjadi wajah integritas dan memberikan pelayanan terbaik juga harus sampai ke daerah.

"Wajah integritas itu harus menjadi wajah utama Bapak Ibu di daerah nanti. Pastikan Ibu Bapak tampil dengan wajah yang baru, dengan tradisi yang baru, yaitu tradisi integritas yang tinggi," ucapnya.

Dahnil mengatakan bahwa saat ini semua mata tertuju pada Kemenhaj sebagai kementerian baru yang dibentuk langsung oleh Prabowo.

"Di tengah sorotan itu, di tengah harapan itu, kita semuanya harus menjawab dengan kinerja yang terbaik," ucapnya.

Dengan struktur yang sudah terisi, Dahnil berharap kementeriannya mulai melakukan percepatan kerja dan koordinasi pelayanan haji bisa langsung dimulai.

"Mari sama-sama membantu Presiden, membantu Pak Menteri, dan membantu Kementerian Haji dan Umrah ini agar menjadi penyelenggara haji dan pengelolaan haji yang lebih baik," jelasnya.

Tag:  #babak #baru #penyelenggaraan #haji #tangan #kemenhaj