Ganjar Ajak Semua Partai Fokus Bantu Korban Banjir Sumatera, Bukan Urus Pilkada Lewat DPRD

 Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo mengajak semua partai politik (parpol) untuk membantu korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terlebih dahulu.

Menurutnya, bantuan kepada korban lebih penting ketimbang mengurus usulan pilkada dipilih oleh DPRD.

"Untuk sekarang ini, semua parpol sebaiknya konsentrasi membantu saudara kita yang terkena bencana. Itu lebih penting dibanding urusan pilkada dipilih oleh siapa," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).

"Toh risalah pembahasan undang-undang terkait pilkada bisa dibaca lagi kenapa pilkada dipilih langsung, tidak dipilih oleh DPRD. Ingat kita pernah memilih kepala daerah melalui DPRD," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali.

Andreas menduga rakyat akan marah jika pilkada dipilih oleh DPRD, bukan lagi oleh rakyat.

"Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD, menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat," jelas Andreas.

"Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya," lanjutnya.

Maka dari itu, Andreas mengajak agar negara membenahi sistem pilkada langsung, ketimbang merebut hak rakyat.

"Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat," imbuh Andreas.

Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.

Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.

Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.

“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.

Tag:  #ganjar #ajak #semua #partai #fokus #bantu #korban #banjir #sumatera #bukan #urus #pilkada #lewat #dprd