Insiden Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Negara Diminta Gunakan Pendekatan Empatik

- Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, meminta negara untuk hadir secara manusiawi dan empatik dalam menjaga perdamaian Aceh, bukan hanya melalui pendekatan keamanan.

Azis menekankan, insiden pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh beberapa waktu lalu harus dibaca dengan kacamata yang lebih empatik.

"Insiden pengibaran bendera bulan bintang yang kemudian ditertibkan aparat TNI juga seharusnya dibaca dengan kacamata yang lebih empatik. Ia bukan semata persoalan simbol, melainkan ekspresi kegelisahan sosial yang belum sepenuhnya tertangani. Sejarah banyak wilayah pascakonflik menunjukkan bahwa ketika kesejahteraan tertinggal, simbol sering menjadi bahasa terakhir untuk menyampaikan rasa kecewa," ujar Azis kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

"Karena itu, menjaga perdamaian Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Negara perlu hadir secara lebih manusiawi melalui pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan," sambungnya.

Azis memaparkan, 20 tahun setelah Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ditandatangani, Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang benar.

Dia menyebut, di Aceh, senjata telah lama terdiam, kehidupan sosial perlahan pulih, dan pembangunan berjalan lebih terbuka.

"Namun, peringatan dua dekade perdamaian ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan nostalgia sejarah. Ia semestinya menjadi ruang refleksi bersama: sejauh mana negara benar-benar telah menepati janjinya kepada rakyat Aceh?" jelas Azis.

Menurut Azis, perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara.

Dia menilai, perdamaian hanya akan benar-benar kokoh jika disertai rasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Tanpa itu, kata Azis, damai berisiko menjadi formal, tenang di permukaan, namun menyimpan kegelisahan yang tak terucap.

"Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35 persen patut dibaca sebagai suara lapangan yang jujur, bukan sekadar keluhan politik. Terutama terkait pemenuhan lahan bagi mantan kombatan, persoalan ini terus berulang karena birokrasi yang kembali ke titik awal setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan kementerian," katanya.

Maka dari itu, Azis mengatakan, dalam konteks inilah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum penting untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah.

Dia mendorong pemerintah menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki yang tertunda.

Azis mengingatkan bahwa negara yang menepati janji akan menumbuhkan kepercayaan.

Tetapi, sebaliknya, janji yang terus tertunda hanya akan meninggalkan jarak emosional antara rakyat dan kekuasaan.

"Pada akhirnya, perdamaian bukanlah sesuatu yang selesai pada satu generasi atau satu dokumen perjanjian. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan empati negara terhadap rakyatnya. Aceh telah memilih jalan damai dan setia pada Republik Indonesia. Kini, tugas negara adalah memastikan bahwa pilihan itu tidak berakhir pada rasa menunggu, melainkan berbuah kesejahteraan," imbuh Azis.

Peristiwa Aceh

Diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) di Desa Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang digelar pada Kamis (25/12/2025), berakhir dengan kericuhan.

Kericuhan diduga dipicu oleh tindakan represif aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampas atribut bendera bulan bintang hingga berujung pada dugaan penganiayaan terhadap peserta aksi.

Koordinator aksi, Muhammad Chalis, mengungkapkan bahwa sebanyak enam peserta demonstrasi menjadi korban pemukulan oleh oknum TNI.

Salah satu korban, Pon Satria, mengalami luka di bagian bibirnya.

"Dipukuli dengan popor senjata, sasarannya bukan hanya yang membawa bendera, tapi yang tidak membawa bendera bintang bulan pun dipukuli juga," kata Chalis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

Selain perampasan atribut, oknum TNI berinisial Praka Junaidi diduga melakukan perampasan dan intimidasi terhadap Fazil, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe.

Perampasan ponsel Fazil itu pun dibenarkan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, yang menyebut adanya tindakan perampasan ponsel wartawan oleh salah satu personelnya.

"Sejujurnya saya akui tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Untuk anggota kami, tentu akan ada tindakan aturan yang berlaku di militer," ujar Jamal Dani Arifin, Jumat (26/12/2025).

Menanggapi kericuhan yang terjadi, TNI menyebut bahwa mereka menemukan ada bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Peristiwa yang ditanggapi TNI adalah peristiwa demonstrasi berujung ricuh di Lhokseumawe, 25 dan 26 Desember 2025.

"Sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana," tulis Puspen TNI.

Tag:  #insiden #pengibaran #bendera #aceh #negara #diminta #gunakan #pendekatan #empatik