Kaleidoskop 2025: Tagar Indonesia Gelap Berujung Kerusuhan Akhir Agustus, hingga Penjarahan Rumah Anggota DPR

– Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis dalam lanskap politik Indonesia. Sejumlah peristiwa besar menandai hubungan yang terus berubah antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat di tengah tantangan ekonomi serta sosial yang tidak ringan.

Pemerintah merespons dinamika tersebut melalui berbagai penyesuaian kebijakan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keteraturan pemerintahan sekaligus membuka ruang dialog dengan publik, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, berbagai kelompok masyarakat memperlihatkan keterlibatan yang semakin aktif dalam proses politik. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam isu-isu nasional, mulai dari kebijakan ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.

Aktivisme masyarakat sipil dan perhatian publik yang kian besar terhadap kebijakan negara menjadi sinyal positif bagi kehidupan demokrasi. Partisipasi tersebut memperkaya diskursus politik sekaligus menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan.

Meski tekanan sosial dan politik tergolong tinggi, proses politik nasional tetap berlangsung dalam koridor konstitusional. Lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Aksi dan perang narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu

Tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap menjadi trending topic di media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025. Tagar tersebut digunakan warganet untuk menyoroti berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Popularitas tagar itu semakin meluas setelah pada hari yang sama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan tuntutan pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian protes nasional yang dilakukan secara serentak di sejumlah daerah.

Demonstrasi itu digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama koalisi masyarakat sipil. Mereka menyuarakan keresahan publik terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Gelombang kritik melalui media sosial dan aksi massa di ruang publik tersebut menandai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Fenomena ini juga menunjukkan kuatnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam dinamika demokrasi Indonesia.

Aksi Indonesia gelap itu turut mendapat respons dari Presiden Prabowo. Menurutnya, perang narasi Indonesia gelap dan kabur aja dulu digerakkan oleh koruptor yang ingin Indonesia terus gaduh.

"Mereka ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu, Indonesia gelap," ucap Prabowo pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Sorotan publik atas tunjangan DPR

Gelombang protes nasional yang dimulai pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh kritik publik terhadap kebijakan tunjangan Anggota DPR RI. Ribuan warga turun ke jalan di Jakarta dan sejumlah kota lain, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Isu tersebut kian memanas setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan pernyataan mengenai tunjangan anggota DPR. Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota dewan mencapai Rp 10 juta dan meningkat menjadi Rp 12 juta per bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa tunjangan bensin mengalami kenaikan dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.

Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat. Angka-angka yang disebutkan dianggap terlalu fantastis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan sebagian besar rakyat.

Gelombang kritik pun menguat di ruang publik, baik melalui media sosial maupun pernyataan berbagai kelompok masyarakat. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas elite politik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Sehari setelah pernyataan itu ramai disorot, Adies Kadir segera menyampaikan klarifikasi. Ia menyebut telah terjadi kekeliruan dalam penyampaian data terkait besaran tunjangan anggota DPR.

Namun, klarifikasi tersebut tidak serta-merta meredam kemarahan publik. Bagi sebagian masyarakat, polemik ini telah memperdalam krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif, sekaligus memperkuat tuntutan agar transparansi dan evaluasi tunjangan pejabat negara segera dilakukan.

Sahroni umpatkan pernyataan tolol sedunia yang minta DPR dibubarkan

Ketegangan publik semakin meningkat setelah Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem, ikut berkomentar mengenai seruan sebagian masyarakat yang menuntut pembubaran DPR. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8).

Dalam kesempatan itu, Sahroni melontarkan pernyataan keras yang langsung menuai kontroversi di ruang publik.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” kata Sahroni.

Ucapan tersebut dinilai menyinggung dan memperkeruh situasi di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan Sahroni justru dianggap memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat.

Kritik pun kembali menguat, baik di media sosial maupun dalam berbagai pernyataan tokoh masyarakat dan aktivis. Bagi sebagian publik, pernyataan tersebut menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan anggota DPR di tengah tuntutan transparansi dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.

Demonstrasi besar akhir Agustus

Kekecewaan masyarakat mencapai puncaknya pada Senin (25/8). Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Senayan, Jakarta, yang kemudian meluas ke sejumlah titik strategis lainnya di ibu kota.

Dalam aksi tersebut, massa membawa poster dan spanduk bernada kritik keras terhadap para anggota DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Aksi ini menandai pergeseran penting, dari gelombang kritik di ruang digital menjadi gerakan massa yang masif di lapangan.

Demonstrasi tersebut berlangsung dengan eskalasi tinggi dan dalam perkembangannya berujung pada kerusuhan. Aktivitas di Jakarta pun sempat lumpuh selama beberapa hari akibat blokade jalan, penutupan fasilitas publik, serta peningkatan pengamanan di berbagai kawasan.

Tragedi kemudian terjadi di tengah rangkaian unjuk rasa tersebut. Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) pada Kamis (28/8) malam. Peristiwa ini menambah luka sosial di tengah situasi yang telah memanas.

Kematian Affan menjadi pemantik kemarahan publik yang lebih luas. Peristiwa tersebut memperdalam rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama di kelompok pekerja informal yang selama ini merasa terpinggirkan.

Pasca kejadian itu, sejumlah aksi solidaritas dan demonstrasi besar kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Massa aksi menyuarakan protes terhadap kondisi sosial, ketimpangan ekonomi, serta cara negara merespons aspirasi dan keselamatan warga di tengah gelombang protes nasional.

Aksi penjarahan di rumah Anggota DPR

Tak berhenti di situ, amarah publik merembet ke aksi penyerangan terhadap properti sejumlah tokoh politik. Rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, diamuk dan dijarah massa pada Sabtu sore (30/8).

Situasi kian memburuk pada malam harinya. Rumah Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, serta kediaman Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, turut menjadi sasaran amuk massa.

Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro juga dilaporkan diserbu massa. Penjarahan itu mengakibatkan hilangnya sejumlah barang berharga.

Barang-barang mewah seperti tas bermerek, pakaian, mainan bernilai ratusan juta rupiah, hingga peralatan elektronik dilaporkan raib dari lokasi penjarahan.

5 Anggota DPR dinonaktifkan

Peristiwa penjarahan tersebut berujung pada penonaktifan lima anggota DPR RI. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (PAN), Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), serta Adies Kadir (Golkar).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa para anggota dewan yang telah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji maupun fasilitas kedewanan apa pun.

Penegasan itu disampaikan Dasco usai berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah mengambil langkah administratif lanjutan terkait status kelima anggota dewan tersebut.

Dasco mengungkapkan, pimpinan partai masing-masing telah mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat DPR RI sebagai dasar penghentian hak-hak kedewanan.

"Ya pimpinan partai sudah mengirim surat kepada sekretariat DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lain," pungkasnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya DPR merespons tekanan publik sekaligus menjaga akuntabilitas lembaga di tengah eskalasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite politik nasional.

Tag:  #kaleidoskop #2025 #tagar #indonesia #gelap #berujung #kerusuhan #akhir #agustus #hingga #penjarahan #rumah #anggota