Menagih Humor Gus Dur di Tengah Defisit Islah

DESEMBER bukan sekadar penutup kalender. Bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia, ia adalah "Bulan Gus Dur".

Ritual haul yang digelar di berbagai penjuru bukan sekadar ziarah nostalgia, melainkan upaya memanggil kembali ruh kepemimpinan yang menghargai manusia di atas struktur.

Namun, haul tahun ini terasa getir. Di tengah gempita doa, kita menyaksikan "rumah besar" yang dibangun KH Abdurrahman Wahid sedang mengalami guncangan internal: keretakan hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah yang kian terbuka ke ruang publik.

Konflik ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan krisis epistemologis dalam menafsirkan mandat organisasi.

Di sini, kita merindukan humor Gus Dur—bukan sebagai lelucon receh, melainkan sebagai alat dekonstruksi terhadap keangkuhan kekuasaan.

Krisis mandat dan syahwat birokrasi

Dalam kacamata filsafat kontemporer, apa yang terjadi di tubuh PBNU belakangan ini menyerupai apa yang digambarkan Jürgen Habermas sebagai "kolonisasi dunia-kehidupan" (lifeworld).

Organisasi yang seharusnya menjadi ruang diskursus moral (Syuriyah) kini tampak mulai "dijajah" oleh logika sistem birokrasi dan politik praktis (Tanfidziyah) yang serba teknokratis dan hegemonik.

Ketegangan antara Rais Aam dan Ketua Umum bukan sekadar soal beda pendapat, melainkan soal pergeseran maqasid (tujuan) berorganisasi.

Secara fikih siyasah, relasi Syuriyah-Tanfidziyah seharusnya mencerminkan hubungan antara ahlul halli wal aqdi (pemberi mandat) dan pelaksana.

Namun, ketika Tanfidziyah melampaui kewenangannya tanpa konsultasi substantif dengan Syuriyah, terjadilah apa yang dalam pemikiran politik disebut sebagai "absolutisme manajerial".

Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, dalam bukunya Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara (2015), sering menekankan bahwa kekuatan NU terletak pada tasawuf sosialnya.

Kiai Said mengingatkan bahwa kepemimpinan ulama bukan hanya soal instruksi, tapi qudwah (keteladanan).

Dalam karya monumentalnya yang lain, Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengasah Kepekaan Kemanusiaan (2006), Kiai Said menegaskan bahwa ketika institusi agama mulai kehilangan dimensi sufistiknya, ia akan berubah menjadi monster birokrasi yang dingin.

Konflik Syuriyah-Tanfidziyah hari ini adalah alarm bahwa NU sedang mengalami defisit "akhlak organisasi".

Islah (rekonsiliasi) tidak bisa dicapai hanya dengan tanda tangan di atas materai, melainkan dengan kembalinya kesadaran bahwa jabatan di NU adalah khidmah (pelayanan), bukan ghanimah (harta rampasan).

Pendekatan fikih kontemporer menuntut kita melihat konflik ini melalui kacamata Maslahah Ammah (kepentingan publik). Jika energi elite NU habis untuk bertikai secara internal, siapa yang akan mengawal umat di tengah himpitan ekonomi dan polarisasi global?

Gus Dur dulu menggunakan humor untuk menertawakan diri sendiri dan meruntuhkan tembok ego. Humor Gus Dur adalah "Fikih Pembebasan" dalam bentuk yang paling cair.

Saat ia berujar, "Gitu aja kok repot," ia sebenarnya sedang melakukan simplifikasi terhadap kerumitan birokrasi yang seringkali diciptakan hanya untuk menghambat kemaslahatan.

Hari ini, para elite NU tampak terlalu "repot" dengan posisi dan otoritas. Mereka kehilangan kemampuan untuk menertawakan ambisi sendiri.

Akibatnya, islah menjadi barang mahal karena setiap pihak merasa memegang kebenaran mutlak. Padahal, dalam kaidah fikih, al-i’timadu ‘ala al-nafs dhalalun (bersandar pada kebenaran diri sendiri adalah kesesatan).

Politik Kebangsaan: NU untuk Siapa?

Secara politik kebangsaan, konflik ini berisiko mendegradasi posisi NU sebagai civil society yang mandiri. Jika struktur Tanfidziyah terlalu mesra dengan kekuasaan hingga mengabaikan teguran Syuriyah, maka NU sedang mempertaruhkan Khitthah 1926.

Kita perlu membedakan antara Siyasah Aliyah (politik tingkat tinggi/kerakyatan) yang diusung Gus Dur dengan Siyasah Safilah (politik rendah/praktis).

Gus Dur adalah pendekar kemanusiaan yang meletakkan politik di bawah kaki kemanusiaan. Ironis jika sekarang, demi politik praktis, harmoni internal organisasi justru dikorbankan.

Islah di tubuh NU tidak boleh hanya menjadi seremoni basa-basi di depan kamera. Islah harus menjadi proses teologis untuk membersihkan residu kepentingan pribadi.

Warga Nahdliyin di akar rumput tidak butuh pameran kekuatan; mereka butuh keteduhan dari para kiai.

Di "Bulan Gus Dur" ini, publik menagih kembali hikmah kepemimpinan yang inklusif. Kita butuh para pemimpin yang berani meminta maaf, bukan yang mahir mencari pembenaran.

Islah yang otentik adalah islah yang berangkat dari kejujuran nurani—nilai yang selalu diperjuangkan Gus Dur hingga napas terakhirnya.

Jika para elite NU gagal melakukan islah secara bermartabat, maka haul Gus Dur setiap tahun hanya akan menjadi parade kemunafikan.

Mari kita kembalikan NU sebagai oase bagi rakyat, di mana kritik diterima dengan senyum, dan perbedaan diselesaikan dengan tawa yang membebaskan. Sebab, tanpa humor dan ketulusan, agama hanya akan menjadi serangkaian aturan yang kering dan mematikan.

Tag:  #menagih #humor #tengah #defisit #islah