Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Huntap

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean.

Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat, seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

Penyiapan data dan lokasi huntap tersebut dinilai penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Tito menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean.

“Jadi, semakin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis gerak kita akan cepat juga. Karena tidak mungkin (huntap) akan dibangun tanpa (lahan) clear and clean,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Hunian Tetap Pascabencana di Wilayah Sumatera secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Dalam rapat itu, Tito menjelaskan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Berdasarkan data terbaru, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut.

Langkah serupa, kata Tito, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

“Kita memang harus bergerak cepat juga untuk Aceh (dan Sumbar),” imbuhnya.

Oleh karena itu, Tito mendorong jajaran pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun huntap dengan jumlah unit yang jauh lebih banyak.

Dengan demikian, Tito memastikan seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang.

“(Kepada tiga gubernur) tolong segera mengoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, baik bupati maupun wali kota (agar kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin didata by name by address, dan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tegas Tito.

Setelah diterima BNPB, lanjut dia, data itu akan segera diverifikasi agar bantuan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak.

Sebagai informasi, rapat hybrid tersebut juga dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari.

Hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.

Tag:  #mendagri #minta #pemda #segera #siapkan #data #masyarakat #terdampak #lokasi #pembangunan #huntap